Disambangi Wartawan Times, Wakil Ketua MPR Jelaskan Hubungan Islam dan Negara Indonesia yang Harmonis

JAKARTA - Dua wartawan Financial Times menyambangi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Jumat (13/1/2017). Dalam pertemuan itu, Hidayat Nur Wahid menjelaskan dan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler seperti yang bergaung di kalangan barat.

Sebab kata dia, negara Indonesia berdiri berdasarkan Pancasila, dimana Sila I menyebut Ketuhanan yang Maha esa. "Dari sinilah maka di Indonesia ada Kementerian Agama dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama," ujarnya.

Relasi antara agama Islam dan negara menurut Hidayat Nur Wahid sudah menjadi catatan sejarah bangsa ini.

Ia menyebut banyak tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam, seperti Haji Umar Said Cokrominoto merupakan sosok penggiat Sarekat Islam.

Yang menurut Hidayat, sosok Umar Said mempunyai banyak murid seperti Soekarno, dan memimpin beberapa organisasi pergerakan. "Beliau memimpin organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu bahkan lahir lebih dulu daripada Budi Utomo. Jamiat Kheir disebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan ekonomi," tukasnya.

Hubungan Islam dan negara yang sudah dicatat baik oleh sejarah maka sangat aneh kalau dikatakan hubungan antara Islam dan negara baru saja terjadi. Bahkan ada upaya untuk memisahkan hubungan Islam dan negara. Ditegaskannya, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Tak benar kalau umat Islam memaksakan kehendak," paparnya.

"Selama bangsa ini berdiri, umat Islam selalu terlibat dalam berbagai proses kebangsaan, dari lahirnya dasar negara hingga terbentuknya UUD NRI Tahun 1945," timpalnya.

Dikatakan Hidayat Nur Wahid, sejak Indonesia merdeka, sudah banyak pemimpin-pemimpin non-Muslim yang mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia. Ia menyebut dulu ada perdana menteri yang non-Muslim. "Jakarta dulu juga pernah dipimpin gubernur non-Muslim. Dan dibanyak daerah pun juga ada pemimpin yang berasal non-Muslim," tegasnya.

Jadi kata Hidayat Nur Wahid, permasalahan kepemimpinan sebenarnya sudah selesai. Kalau sekarang terjadi penolakan pada seseorang, katakanlah Calon Gubernur petahana DKI, menurutnya itu lebih pada karena perilaku orang itu, seperti mempunyai kebijakan yang tidak pro rakyat, suka berkata kasar, dan melanggar kesepakatan dengan masyarakat.

"Bila ada pemimpin Muslim yang perangainya kasar dan merugikan masyarakat, sosok seperti itupun juga akan ditolak, bukan hanya pak Ahok," pungkasnya. ***