Komisi D DPRD Riau Kecewa, 2 Proyek Taman Senilai Rp15 Miliar Asal Jadi

PEKANBARU - Komisi D DPRD Riau melakukan sidak terhadap dua proyek taman milik Pemprov Riau yakni Taman Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani dan Taman Kaca Mayang di Jalan Sudirman, Senin (23/1/2016). Dalam sidak ini, para wakil rakyat mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan proyek miliaran tersebut.

Seperti yang terlihat di Taman Tunjuk Ajar Integritas, sejumlah pohon yang ditanam dalam keadaan mati, rumput juga tidak tumbuh sempurna, malah lebih didominasi rumput liar. Kemudian alat permainan anak sudah rusak dan penataan taman yang kurang baik.

"Ini kok pohon banyak mati, kecil-kecil lagi. Harusnya pakai pohon besar, sehingga indah. Masa taman mahal bentuk kayak begini," kata anggota Komisi D, Abdul Wahid, yang hadir bersama rombongan.

Abdul Wahid mengatakan, dengan alokasi anggaran yang cukup fantastis, seharusnya sudah terbangun taman yang indah. Diketahui untuk taman ini, Pemprov Riau menghabiskan anggaran sebesar Rp9 miliar dari APBD 2016. Taman ini sendiri diresmikan pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di Provinsi Riau.

"Dari tinjauan kami tadi, sudah jelas terlihat tamannya dibangun asal-asalan. Banyak konsep pembangunan yang tidak matang, padahal anggarannya besar, contohnya saja seperti penataan rumput dan tanaman yang tidak sesuai," sebut Ketua DPW PKB Riau ini.

Protes lainnya datang dari Anggota Komisi D DPRD Riau Farida H. Saad mengatakan tidak ada kesesuaian antara hasil yang didapat dari pembangunan yang menelan dana miliaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 itu.

"Sepanjang pengamatan kami, mulai dari RTH yang menelan anggaran miliar tapi hasilnya tidak sesuai," kata Farida.

Begitu pula saat mengunjungi Taman Kaca Mayang, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp6 miliar juga terlihat amburadul. Menurut anggota Komisi D Yusuf Sikumbang, besarnya anggaran tidak dibarengi dengan hasil yang didapat. "Kami sangat kecewa, dengan biaya besar, masa seperti ini. Kalau taksiran saya, tak segitu biaya yang keluar," ujar Yusuf Sikumbang,

Yusuf Sikumbang juga mengkritisi tidak ada pagar dari kedua taman ini. Sehingga pihak kontraktor menutupnya dengan alasan banyak rusak akibat ulah tangan jahil dari masyarakat.

"Mintak saja Satpol PP berjaga sehingga lebih aman. Ini taman kan untuk masyarakat, harus terbuka," keluhnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi D dipimpin H. Erizal Muluk bersama anggota seperti H. Asri Auzar, Farida H. Saad, Almainis, H. Mansur HS, Yusuf Sikumbang, Abdul Wahid dan M. Arfah, ditemani Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno.

Selain taman, mereka juga meninjau proyek peremajaan Masjid Raya Pekanbaru, proyek draenase di Jalan Soekarno Hatta dan proyek kantor Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) di Jalan Sumatera.

Ketua Komisi D, Erizal Muluk mengatakan, hal ini sebagai bagian dari kinerja pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap mitra kerja terkait. Dalam tinjauan ini, pihaknya menjumpai banyak proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan diharapkan.

"Karena itu, kami minta Dinas PU Perkim untuk menegur kontraktor. Apalagi proyek ini masih tahap pemeliharaan, jadi tolong diperbaiki. Kami akan melihat hasilnya nanti," ingat Erizal Muluk.

Menanggapi keluhan wakil rakyat, Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno memakluminya. Namun Ia mengatakan, jangan dinilai dari jumlah anggaran yang besar, tapi juga harus dilihat cara kerjanya yang rumit.

Dwi mengklaim sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. "Tentu masukan dari para anggota dewan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Nanti akan kami sampaikan ke kontraktor untuk diperbaiki lagi, ada sangsinya," tutur Dwi Agus.

Dalam pemaparan, Dwi Agus menyebutkan, proyek taman Tunjuk Ajar Integritas tidak hanya pada aspek taman. Namun pihaknya juga melakukan pembuatan jalan, dimana kawasan jalan Riau dialihkan posisi arus di wilayah kiri dengan panjang sekitar 200 meter. "Kami juga melakukan penimbunan yang cukup tinggi," katanya.

Baca Juga: RTH Tunjuk Ajar Integritas Ditutup Selama 6 Bulan

Dwi juga menjelaskan, di kawasan ini juga masih ada sisa tanah milik Pemprov Riau yang dikuasai oleh masyarakat. "Itu di belakang luasnya ada sekitar seperempat hektar, ada 17 bangunan di atasnya," tunjuk dia. ***