Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
20 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
2
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
Nasional
16 jam yang lalu
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
21 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
Sepakbola
20 jam yang lalu
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
5
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
Sepakbola
20 jam yang lalu
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
6
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Umum
15 jam yang lalu
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Home  /  Berita  /  Riau

Lukman Edy: Sistem e-Voting Belum Siap Dilaksanakan Pada Pemilu 2019

Lukman Edy: Sistem e-Voting Belum Siap Dilaksanakan Pada Pemilu 2019
Seminar Meneropong Rancangan Undang-undang Pemilu KAHMI Riau.
Sabtu, 25 Februari 2017 15:00 WIB
Penulis: Fahrul Rozi
PEKANBARU - Ketua Pansus UU Pemilu DPR RI HM. Lukman Edy mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum siap menggunakan perhitungan elektronik atau e-Voting pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Padahal pemerintah dan DPR RI sudah menantikan agar sistem tersebut segera diterapkan.

"Pemerintah siap, BPPT siap, partai siap. Siapa yang tak siap? KPU tak siap. BPPT dan DPR siap mendukung kemajuan teknologi tersebut, ternyata Komisi Pemilihan Umum tak siap," kata Lukman Edy saat menjadi pembicara dalam seminar Meneropong Rancangan Undang-undang Pemilu yang diselenggarakan KAHMI Riau, Sabtu (25/2/2017).

Lukman Edy menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian BPPT, ternyata 60 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) digunakan saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), palsu.  BPPT menjamin, jika Indonesia menggunakan e-Voting kecurangan terkait pemilih bisa dikurangi, mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT. 

"Tinggal apakah e-Voting ini terjamin, tak rawan intervensi kekuasaan. Kita tanyakan ke BPPT, mereka jawab, sekarang ini menggunakan teknologi digital jauh dari terjadinya kecurangan. selain itu, kejahatan dan kecurangan bisa terlacak dan tak mudah terhapus," ujarnya. 

Baca Juga: Riau Layaknya Punya 14 Kursi Keterwakilan Suara di DPR RI

Lukman juga memaparkan, dalam RUU Pemilu, tidak lagi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). "Dalam RUU Politik ini, juga memuat asas efektif dan efisien. DPR ingin mengubah tiga, Pemilu memakan biaya sangat besar, padahal bisa ditekan menjadi biaya murah," jelasnya. ***

Kategori:Metropolitan, Riau
wwwwww