Rusuh Pasca Pleno Penetapan Pemenang Pilkada, Intan Jaya Masih Mencekam, 3 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka

JAYAPURA - Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, terus membara pasca-pleno KPU Intan Jaya, Papua, yang menetapkan pasangan nomor urut 2, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme sebagai pemenang Pilkada.

Dikutip dari liputan6.com, bentrokan antar warga dipicu Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang mengeluarkan senjata api ke arah warga yang kebanyakan pendukung pasangan calon nomor urut 2, saat proses penghitungan suara.

Pemicu lainnya bentrokan adalah pihak KPU yang terus menunda pelaksanaan rekapitulasi suara yang dilakukan di Polsek Sugapa.

''Tiga hari lamanya, KPU terus menunda pleno penghitungan suara. Sampai akhirnya sesaat ingin dilaksanakan pleno, Bupati Natalis mengeluarkan senjatanya dan buat tembakan ke atas udara. Ini yang buat masyarakat marah,'' kata Yulius Miagoni, salah satu warga di Intan Jaya.

Bentrokan terus berlangsung sejak Kamis, 23 Februari 2017, hingga saat ini. Kondisi di Sugapa akhirnya mencekam.

Data dari kepolisian setempat, tiga orang meninggal dunia karena bentrokan ini. Selain itu, 14 unit rumah dan Kantor KPU dibakar, serta puluhan orang luka-luka terkena senjata tajam dan luka panah.

''Sebanyak 30 orang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Nabire, dievakuasi dengan pesawat yang ditumpangi rombongan Kapolda Papua. Besok akan dilanjutkan kembali evakuasi 30 lebih korban bentrokan,'' kata Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal, Sabtu (25/2/2017).

Menurut Kamal, hari ini rombongan Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih dan KPU menemui pihak-pihak yang bertikai. Dalam pertemuan tersebut, para pihak yang bertikai bersepakat untuk tidak lagi menyerang dan membakar rumah ataupun fasilitas lainnya.

Anggota KPU Papua Musa Sombuk yang ikut dalam rombongan Kapolda Papua mengakui, salah satu pemicu warga marah juga dikarenakan tak adanya layar lebar untuk mengikuti secara langsung proses penghitungan suara.

''Proses pleno itu kan harus transparan. Kami akan minta pertanggungjawaban KPU dan menunggu rekomendasi panwas, apakah ada kesalahan yang dilakukan KPU atau tidak,'' ucap Musa.***