Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
21 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
2
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
Umum
23 jam yang lalu
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
3
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Olahraga
20 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
4
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
Pemerintahan
20 jam yang lalu
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
5
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
6
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
21 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Selain Soal Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR juga Mendesak Menteri Yasona Tindak Pekerja Asing Ilegal

Selain Soal Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR juga Mendesak Menteri Yasona Tindak Pekerja Asing Ilegal
Menkumham Yasona usai Raker dengan Komisi III DPR. (Muslikhin/GoNews.co)
Senin, 10 April 2017 16:07 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasona H laoly berakhir dengan dua kesimpulan.

Selain desakan penertiban lapas yang over kapasitas, DPR juga mendesak agar Kemenkumham menindak tegas para pekerja asing ilegal di Indonesia.

Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan dibidang pemasyarakatan, yakni dengan melakukan reformasi Politik Hukum dan pola penegakakn Hukum.

Selain itu, DPR RI juga siap memberi dukungan soal regulasi untuk dapat segera mengurangi angka Over-Kapasitas di berbagai LP/Rutan.

Kemenkumhan juga didesak agar meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangna para petugas LP/Rutan.

Bukan hanya itu, Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah/wilayah.

Dan kemudian, DPR RI juga meminta, agar Kemenkumham melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi.

Dan poin terakhir adalah, Kemenkumham harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional, prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam Rapat Kerja selanjutnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/