Sumbar Krisis Teknik Konstruksi

PADANG - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyatakan, saat ini pemerintah krisis tenaga teknik sipil. Apalagi di Sumbar untuk Dinas PU sangat membutuhkan pegawai teknik sipil lebih dari 100 orang, dimana peran dan fungsi pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan di daerah. 

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Nasrul Abit, saat pembukaan pertemuan tahunan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik negeri se-Indonesia di Padang, Selasa (11/4) di Hotel Kyriad Bumiminang- Padang.

''Kita menyadari kebutuhan tenaga teknik sipil saat ini sangat tinggi,  apa lagi dengan ada UU No 2 tahun 2017 tentang teknik kontruksi, yang menekankan pentingnya sertifikasi bagi setiap tenaga kerja jasa kontruksi sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja dan daya saing,'' katanya. 

Ia bercerita, ketika dahulu pada saat terjadi gempa 2009, Sumbar sangat membutuhkan 1.200 orang tenaga kontruksi yang bersetifikasi membangun sumbar kembali, dan pada saat itu tidak punya satu pun.  

''Oleh karena itu kita berharap perhatian pemerintah pusat untuk ikut memperhatikan penerimaan aparatur spesialisasi ahli teknik kontruksi dalam mendukung pekerjaan  ke PU di pusat dan di daerah,'' pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Politeknik Negeri Padang, Ketua Forum Ketua Jurusan Tekni Sipil Politekni Negeri se Indonesia, Kadis PU Penataan Ruang dan Pemukiman, Kadis PSDA, Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Kepala BDBD Sumbar serta peserta Pertemuan Tahunan.

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. R.M. Dudi Suryo Bintoro menyampaikan, pertumbuhan rata-rata nilai kontruksi di Indonesia sebesar 21 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tenaga kerja kontruksi yang hanya mencapai angka 6 persen. Sedangkan tenaga kerja kontruksi yang bersertifikat masih jauh dibawah dengan angka sekitar 10 persen.

Maka dari  itu, tutur Dodi perlu adanya pola kerjasama antara pemerintah dan stakeholerder terkait, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan rata-rata tenaga kerja.

''Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencetak tenaga ahli dan terampil agar siap memenuhi target pembangunan insfrastruktur yang telah dicanangkan,'' katanya.

Ia menambahkan, saat ini Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan telah menjalin kerjasama dengan 19 politeknik negeri yang tersebar diseluruh Indonesia dalam melaksanakan link and match dunia pendidikan dan kebutuhan industri kontruksi.

''Kita mulai dengan pencetakan asesor dosen politeknik dan asesor di BUMN hingga uji sertifikasi yang dilakukan terhadap mahasiswa dan lulusan politeknik bidang teknik sipil. Namun hasil kegiatan uji kompetensi masih harus dievaluasi agar dapat meningkatkan mutu program pendidikan, sehingga dapat menjadikan peserta didik tenaga kerja konstruksi yang memiliki keahlian, kompetensi dan bersertifikat ,'' tuturnya. ***