Yayasan Geutanyoe Minta Indonesia-Malaysia Bantu Al-Alqsa

BANDA ACEH - Yayasan Geutanyoe meminta Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina dan menawarkan perlindungan kepada pengungsi Palestina.

Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, Lilianne Fan melalui Media and Communications Officer, Zafri dalam siaran pers kemarin mengecam kekerasan terhadap warga Palestina serta larangan untuk masuk dan beribadah di Masjid Al Aqsha di Yerussalem dalam beberapa hari terakhir. 

Tindakan pelarangan beribadah tersebut telah memicu bentrokan antara umat muslim Palestina dengan pasukan keamanan Israel dan telah merenggut korban jiwa dari kedua belah pihak.

“Kami mengutuk penggunaan kekerasan dan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat Palestina untuk menjalankan kegiatan keagamaan dengan damai. Kami menyerukan pemulihan segera status quo, demi melindungi hak masyarakat Palestina dan umat Islam untuk beribadah di Masjid Al Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga dan kiblat pertama umat Islam,” ucapnya.

Mereka juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB segera melakukan tindakan diplomatik dengan tidak hanya mengutuk namun turut meminta pertanggungjawaban Israel atas agresi yang tidak manusiawi tersebut.

Pada saat yang sama, Yayasan Geutanyoe juga sangat prihatin dengan terus memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Menurut laporan terbaru PBB yang diterbitkan awal bulan ini, Gaza menjadi semakin terpuruk dan tidak dapat dipulihkan dalam 10 tahun terakhir sejak Israel melakukan pengepungan menyusul pengambil alihan Jalur Gaza dari kelompok Hamas pada 2007.

Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat, termasuk kesehatan dan pendidikan, di mana hanya tersedia 1,4 dokter per 1.000 orang. Tingkat pengangguran kaum muda meningkat menjadi 60 persen dan pasokan listrik yang tidak memadai. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa sumber air yang terdapat di wilayah Gaza akan habis pada akhir 2017.

Sementara itu, dalam laporannya PBB telah mengakui bahwa pembentukan sementara Gaza Reconstruction Mechanism (GRM) yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak baik Palestina maupun Israel, dalam hal pemberian akses keluar masuk barang maupun orang ke wilayah Gaza untuk menunjang proses rekonstruksi pascakonflik pada 2014.

Namun dengan pembatasan terhadap masyarakat Palestina yang terjadi saat ini, berdampak pada setiap aspek kehidupan di wilayah Gaza, di antaranya berpencarnya keluarga, sektor kesehatan dan perdagangan yang terganggu, yang merupakan bukti nyata bahwasanya pihak pemerintah Israel telah melanggar perjanjian tersebut.

“Sementara itu pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyatakan sikap solidaritasnya terhadap Palestina, kami ingin menyoroti kenyataan bahwa pengungsi Palestina di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi penolakan hukum untuk masuk kedua negara tersebut, deportasi, penahanan, serta kesulitan untuk mengakses perlindungan, tempat tinggal, layanan kesehatan dan pelayanan lain,” ujarnya.

Sejumlah pengungsi Palestina yang memiliki paspor dan pemegang kartu UNHCR Malaysia saat ini telah terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, termasuk di antaranya satu keluarga Gaza dengan dua orang bayi yang dideportasi dari bandara Kualanamu Medan pada 21 Juli 2017.

Lalu, seorang pemuda yang sedang membutuhkan bantuan medis, namun dideportasi dari Banda Aceh pada awal Maret 2017, terlepas dari kenyataan bahwa pemegang paspor Palestina dapat masuk ke Indonesia atau Malaysia tanpa memerlukan visa.

Dengan keadaan yang teramat menyedihkan ini, Yayasan Geutanyoe mendesak pemerintah negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia, untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga negara Palestina dengan meminta Dewan Keamanan PBB, OKI dan badan internasional lainnya untuk melakukan tindakan cepat melawan agresi Israel.

“Segera melakukan restorasi terhadap hak masyarakat Palestina untuk dapat masuk dan beribadah di Masjid Al Aqsa. Kami juga meminta pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk melindungi pengungsi Palestina, termasuk yang berasal dari Gaza, dengan memberikan izin masuk dan perlindungan hukum terhadap mereka,” pintanya.