Ketua Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kembalikan Status Quo Al Aqsa

JAKARTA - Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh dan mengapresiasi  langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri RI yang megecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid AlAqsa dan juga segala daya upaya diplomasi Menteri Luar Negeri hingga hari ini dan kedepannya. 

"Ibu Menlu sudah berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid AlAqsa, Menlu Turki dan Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras kita kepada Israel serta Menlu Palestina dan Sekjen OKI bahwa Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap  warga Palestina dan AlAqsa," tegas Kharis kepada media pada hari Rabu (26/7/2017) menanggapi langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri RI.

Kharis juga mengamini dan mendukung segala sikap kementerian Luar Negeri RI terhadap Palestina, dalam setiap Rapat dengan Komisi I di DPR RI Menlu ketika berbicara terkait Palestina selalu membawa upaya Kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik Kemenlu dan setiap ada kesempatan dengan negara sahabat selalu mendorong untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, yakni kemerdekaan Palestina," Jelas Kharis legislator asal Jawa Tengah, Solo .

"Saya juga mengapresiasi Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani yang melobi Dewan Keamanan PBB guna membahas tindakan Israel yang sewenang-wenang menutup Mesjid Al-Aqsa yang melanggar HAM dan kebebasan beragama," tandasnya.

Saat ini Israel sudah mencabut metal detector tetapi masih memasang CCTV dan belum menyatakan mencabut pembatasan ibadah dan tidak ada jaminan Israel tidak akan mengulangi kejahatannya terhadap Masjid Al Aqsa.

Oleh karena itu langkah Israel yang berupaya mengontrol Masjid AlAqsa dengan kekerasan dan upaya licik lainnya seperti pemasangan cctv dengan dalih yang dibuat-buat adalah langkah yang tidak dibenarkan.

"Jadi perlu ada langkah perlindungan internasional terhadap Masjid AlAqsa agar kembali sebelum kejadian 14 Juni dibawah pengelolaan Pemerintah Yordania dan Palestina, semua upaya Israel terhadap AlAqsa harus di bongkar dan di hancurkan," tegas Kharis.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam statemen yang dikeluarkan usai rapat kabinet Israel, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat "pemeriksaan cerdas" yang tidak begitu menonjol.

Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi.

"Sikap politik Luar Negeri kita soal Palestina sudah dijelaskan oleh Ibu Retno serta jelas dan jernih sekali, Palestina ada di jantungnya politik luar negeri Indonesia dan disetiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, disitu ada Palestina," tutup Kharis.***