Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
18 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
18 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
19 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
19 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
20 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
18 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

KOMPAK: KPK Masih Pilih Tebang, Korupsi Kecil Disikat, Korupsi Besar Dilindungi!

KOMPAK: KPK Masih Pilih Tebang, Korupsi Kecil Disikat, Korupsi Besar Dilindungi!
Ilustrasi. (net)
Rabu, 02 Agustus 2017 11:45 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Evaluasi perjalanan 15 tahun KPK adalah keharusan. Kewenangan yang besar dan super ternyata tidak menjadikan KPK menghasilkan kinerja yang super dan besar pula.

Banyak kasus besar yang nilainya ratusan miliar bahkan triliunan yang tidak berani disentuh oleh KPK. Hal ini diungkapkan Amin Fahrudin selaku Koordinator LSM KOMPAK, Selasa (2/7/2017), kepada GoNews.co, di Jakarta.

"Padahal anggaran penindakan KPK 20x lipat lebih besar dari anggaran di Kepolisian dan Kejaksaan. Kesejahteraan pegawai juga jauh lebih besar, Jika penyidik biasa di KPK bisa mendapatkan penghasilan 40jt per bulan, di Kepolisian hanya 8jt. Akan tetapi hasil penindakan KPK jauh dibawah Polisi," ujarnya.

Salah satu kasus kata dia, raibnya kasus-kasus besar seperti BLBI, skandal Bank Century, RS sumber waras, Reklamasi Pulau Jakarta, Pelindo II dan lain-lain, membuktikan KPK tak ada nyali menghadapi koruptor kakap. "Selama ini yang dibidik nilainya recehan 10jt, 40jt, 100jt hanya untuk mengejar target popularitas," tegasnya.

Oleh karena itu KOMPAK ( Komite Pemantau Angket KPK) menyatakan sikap yaitu :

1. Dukung Hak Angket KPK yang dilakukan oleh DPR untuk evaluasi perjalanan KPK.

2. Evaluasi anggaran KPK karena selama ini negara tekor, anggaran operasional KPK jauh lebih besar dibanding asset yang disumbangkan kepada negara oleh KPK.

3. Revisi UU KPK, karena KPK selama ini.melakukan tebang pilih dan tidak bisa diawasi.

4. Usut oknum oknum di KPK yang diduga terlibat dalam kasus, seperti Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus EKTP. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/