Tidak Diusulkan, Kadis SI Langsa Tolak Anggaran Kegiatan Islamic Festival

LANGSA - Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa menolak anggaran kegiatan Islamic Festival Piala Wali Kota Langsa senilai Rp100 juta yang masuk ke DPA-SKPK DSI setempat tahun anggaran 2017.

Anggaran tersebut adalah "penumpang gelap" yang masuk dokumen pelaksana anggaran daerah (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam, karena tanpa usulan dari pihaknya.

"Itu saya anggap anggaran penumpang gelap dan saya dengan tegas menolaknya," sebut Kepala DSI Kota Langsa, Ibrahim Latif kepada GoAceh, Rabu (9/8/2017).

Ia menegaskan, kendati pihak LSM Gadjah Puteh selaku pengusul anggaran tersebut, telah melaporkan kepada Komisi II DPRK Langsa, tapi dirinya tetap berprinsip itu anggaran penumpang gelap atau anggaran siluman, karena diusul tanpa melalui prosedur dan tanpa sepengetahuan dinas.

"Kita tidak mau terjebak dengan anggaran penumpang gelap atau anggaran yang tidak jelas. Kita akan menyelamatkan uang negara serta tidak mau menghambur-hamburkan uang negara pada kegiatan yang tidak bermanfaat," sebutnya lagi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah kepada GoAceh menyatakan, kegiatan tersebut berawal dari usulan pihaknya kepada Wali Kota Langsa dan telah di disposisi yang untuk selanjutnya diteruskan ke Bappeda sebagai leading sektor perencanaan daerah.

"Jika Kadis DSI menyatakan anggaran itu sebagai penumpang gelap, berarti sama saja menuding Wali Kota Langsa, Bappeda dan anggota DPRK sebagai penumpang gelap," ucapnya.

"Kalaulah DSI ingin mengambil kegiatan tersebut, ambil saja jangan buat provokasi seperti ini," ungkap Sayed.

Untuk diketahui, sambung Sayed, fungsi dan tugas LSM selain sebagai kontrol sosial juga sebagai elemen penting dalam mendukung program kerja pemerintah, juga dalam hal kaderisasi generasi Islam ke depan.

"Saya melihat Ibrahim Latif tidak profesional, seharusnya dia bisa melihat bahwa ini bukan proyek fisik yang memakan biaya miliaran, namun ini program kaderisasi generasi Islam yang mendukung program syariat di Aceh," tandas Sayed.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRK Langsa, Saifullah kepada wartawan menyatakan, tudingan Kadis SI tentang anggaran penumpang gelap adalah tidak mendasar.

Karena sebelum dianggarkan terlebih dahulu melalui mekanisme adanya rekomendasi dari Wali Kota dan diteruskan ke Bappeda Kota Langsa.

"Tidak ada namanya penumpang gelap, semua usulan melalui mekanisme yang ada," tegas Saifullah.

Menurutnya lagi, kegiatan ini sangat positif sebagai program kaderisasi generasi Islam ke depan.

"Mereka adalah calon-calon imam ke depan yang harus dipersiapkan sejak dini dan ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan cuma Gadjah Puteh," ucapnya.

Tambahnya, seharusnya Kadis DSI jangan asal tuding penumpang gelap, ada bahasa lainnya yang lebih sopan dan seharusnya tidak memperkeruh suasana.

Ia menyarankan agar LSM Gadjah Puteh dan DSI duduk kembali mencari win-win solusion, jangan asal tuding dan membuat suasana tidak kondusif.

"Seharusnya Ibrahim Latif lebih bijaksana dalam bersikap, karena dia seorang pejabat, dan jangan selalu membuat polemik di tengah masyarakat," imbuhnya.