Soal 'Merumahkan' Honorer dan THL, Ahmad Fikri Ketua DPRD Kampar Berjanji akan Carikan Solusi

BANGKINANG - Adanya rencana pengurangan tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Kampar ditanggapi beragam berbagai pihak. Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri cenderung bersikap agar adanya solusi terhadap persoalan ini.

Ongah, begitu ia akrab disapa tampaknya terkesan lebih mempertahankan keberadaan THL dan tenaga honorer namun dengan catatan harus ada solusi lain seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Kampar tentang penyampaian KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018, Senin (21/8/2017) kemarin Ahmad Fikri mengungkapkan, selain meningkatkan PAD, solusi lain adalah memangkas biaya lain seperti biaya perjalanan dinas.

"Kita pada prinsipnya sekarang bukan untuk mengurangi, merumahkan, itu kontraknya pertahun. Setiap tahun diperpanjang. Bukan dirumahkan. Ini masalah bahasa saja. Opini di luar dirumahkan, diberhentikan. Kami cari langkah untuk tak dirumahkan gimana," kata Fikri.

Ia mengakui, jika jumlah tenaga honorer ini tidak dikurangi maka belanja tak langsung dengan belanja langsung tidak seimbang. "Solusi yang kita cari. Tentu peningkatan PAD. Tower banyak tak jelas, perumahan cukup menjamur tak jelas, itu bisa jadi sumber PAD," tegas Ketua DPRD Golkar Kampar itu.

Sebelumnya Bupati Kampar Azis Zaenal menegaskan akan melakukan pengurangan terhadap tenaga honorer karena hal itu sudah disepakati. Seluruh tenaga honorer akan dites ulang. Soal pengangkatan tenaga honorer bupati mengaku setuju apabila memang benar-benar dibutuhkan instansi terkait.

Dikatakan Azis, setiap tahun ada sekitar 250 hingga 300 orang ASN pensiun setiap tahun. Untuk mengganti yang pensiun ini ia berjanji untuk mengutamakan pegawai honorer tadi sebagai pengganti melalui tes.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar Zulfahmi mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlah tenaga honorer di Kampar.

Namun untuk THL ada sebanyak 1600 orang. "Kami tak ada data, dulu ada. Data kasar 1600 THL. Itu data yang ada sama kami. Di luar itu detilnya gak jelas. Diangkat Kadis A dan B. Dan kita sebenarnya tak tolerir itu," beber Zulfahmi kepada wartawan beberapa hari yang lalu. ***