Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Taman Bendera Pusaka Raih Seoul Design Award, Komisaris PT ITJ: Legacy Pramono Anung Diakui Dunia
Metropolitan
16 jam yang lalu
Taman Bendera Pusaka Raih Seoul Design Award, Komisaris PT ITJ: Legacy Pramono Anung Diakui Dunia
2
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
3 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
3
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
3 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
4
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
3 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
5
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
3 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
6
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Sepakbola
3 jam yang lalu
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Dinasti Politik Disinyalir Terjadi di Pilkada Serentak 2018

Dinasti Politik Disinyalir Terjadi di Pilkada Serentak 2018
Rabu, 30 Agustus 2017 10:33 WIB

MEDAN-Dinasti politik disinyalir terjadi di pilkada serentak 2018, salah satunya di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Provinsi Sumatera Utara.

Informasi diperoleh mengatakan bahwa Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap akan maju di Pilkada Paluta 2018. Andar Amin Harahap adalah anak kandung dari Bupati Bachrum Harahap yang memimpin Kabupaten Paluta selama dua periode.

Menyikapi hal itu, Pengamat Politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan bahwa dinasti politik sesuatu yang tampak begitu mengemuka di dalam proses demokratisasi Indonesia.

Hal itu terjadi dikarenakan para elit politik masih memahami nilai-nilai konservatif pada masa kerajaan-kerajaan lama.

"Akarnya ada pada egalitarianisme yang sulit tumbuh, ditopang oleh tradisi politik yang dibangun oleh para elit politik di Jakarta, mengingat nilai-nilai konservatif kerajaan-kerajaan lama yang umumnya berindikasi sedikit-banyaknya anti merit system," ucap Shohibul Anshor.

Menurut Shohibul, fenomena dinasti politik saat ini masih mendapat pengejawantahan di daerah. "Sungguh tak ada pasal yang eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan yang melarang tradisi politik ini," sebutnya.

Tetapi, lanjut Shohibul, untuk Provinsi Sumatera Utara, kejadian yang mirip sudah pernah terjadi, di antaranya ketika Pilkada Kota Tanjungbalai, Pilkada Asahan, Pilkada Labuhanbatu (induk) dan lainnya.

Jika dilihat dari semua data itu, masih Shohibul, model rencana dinastinya tidak seregam, ada yang mengajukan anak sebagai calon penerus, ada yang mengajukan istri dan ada yang mengajukan kolega.

"Khusus yang terakhir ini nilai kedisnatiannya agak longgar, tetapi tetap dengan agenda pengabadian orang dekat di puncak kekuasaan lokal," serunya.

Shohibul juga tidak menampik jika dinasti politik pada pesta demokratisasi di Indonesia akan berakhir dengan kepedihan.

"contoh-contoh itu mengisahkan kegagalan total. Saya belum mengetaui apakah ada studi mengenai ini, tetapi dugaan saya, rakyat cendrung menolak," tegas Shohibul.

Editor:Wen
Sumber:drc
Kategori:Sumatera Utara, Metropolitan
wwwwww