Pospera Aceh Minta Pemerintah Gerak Cepat Bantu Rohingya

LANGSA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh, Tarmizi meminta Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh untuk memberi respons terkait meningkatnya tindak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya, di wilayah Rakhine, Myanmar.

Tarmizi menilai, apa yang sedang terjadi di daratan Arakan, Rakhine, Myanmar tersebut merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara. Ia meyakini hal tersebut dilakukan secara sistematis oleh struktur negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian maupun pemerintahan Myanmar.

Baca

Komandan Al-Asyi: Serangan Skuad 969 ke Rohingya Langgar Deklarasi HAM PBB

Pegiat Kemanusiaan: Ambil Langkah Konkrit untuk Selamatkan Muslim Rohingya

Azhari Cage Kecam Pembantaian Muslim Rohingya

"Setidaknya berdasarkan pada laporan pengindraan secara satelit oleh UNOSAT maupun HRW, terdapatnya pola-pola (patterns) serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang memang telah ditargetkan,” ujar Tarmizi yang juga mantan pendiri People Crisis Center (PCC) pada masa konflik Aceh, kepada GoAceh, Minggu (3/9/2017).

Ia menjelaskan, serangan yang menargetkan wilayah-wilayah yang dihuni etnis Rohingya pada 2013, kemudian 2016 dan semakin meningkat pada 2017 merupakan konflik geopolitik. Hal itu terjadi akibat perebutan kekuasasan dan sumber daya alam yang ada di wilayah Rakhine.

“Saya menilai tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan konflik geopolitik, khususnya pertarungan kekuasaan yang tak seimbang di daerah Arakan-Rakhine, yang dihuni mayoritas etnis Rohingya. Dengan dugaan kuat didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, di wilayah-wilayah sekitar Rakhinen,” tambahnya

Menurut Tarmizi sebagaimana diberitakan media-media lokal dan nasioal saat ini jumlah pengungsi Muslim Rohingya mencapai 27.400 orang yang telah menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh. Kekerasan yang terus dialami warga Rohingya tersebut terjadi di tengah adanya laporan warga Budha yang membakar desa Rohingya di Myanmar, seperti dilansir Aljazirah, pada Jumat 1 September 2017.

“Saya baca laporan UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - 2017 maupun laporan-laporan dari lembaga yang dipercaya lainnya, diketahui ada 60 ribu lebih etnis Rohingya yang merasa nyawanya terancam. Mereka pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ada ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji. Saya berherapa pemerintah Aceh dan Indonesia untuk segera memberi respons secepatnya terkait krisis yang terjadi di Myanmar,” pungkasnya.