Rendah, Kesadaran Warga Abdya Miliki Akta Kelahiran

BLANG PIDIE -Pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak sipil anak. Kepemilikan akta kelahiran menjamin akses anak terhadap beragam pelayanan dasar. Namun sayangnya, kepemilikan Akta Kelahiran di Aceh Barat Daya (Abdya) masih sangat rendah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Abdya, Nyak Seh melalui Kasi Kelahiran, Sri Handayani kepada GoAceh, Selasa (11/9/2017) meyebutkan, berdasarkan data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Abdya hingga Agustus lalu cakupan kepemilikan akta kelahiran hanya sebesar 60,72 persen.

“Rendahnya kepemilikan akta kelahiran ini disebabkan berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran ditambah lagi persepsi orang tua bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit,” sebut Sri.

Selain itu, lanjutnya, kurangnya partisipasi orang tua untuk mengurus akta kelahiran itu juga disebabkan masih kurangnya koordinasi lintas sektor di Abdya.

“Ini tantangan kita bersama bagaimana melahirkan kesadaran pada warga untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena akta kelahiran salah satu bentuk pemenuhan hak anak,” tegasnya.

Disebutkan Sri, akta kelahiran sangat dibutuhkan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan hukum, serta mengurangi risiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi dan perdagangan orang.

“Bahkan sampai dewasa pun akta kelahiran masih tetap diperlukan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, pembuatan paspor dan terkait dengan pengurusan administrasi lainnya,” jelas Sri.

Diakui Sri, Indonesia termasuk satu dari beberapa negara yang anak–anak di bawah usia lima tahun paling banyak tidak tercatat.

Hanya setengah dari anak-anak Indonesia di bawah 18 tahun yang memiliki akta kelahiran.

“Artinya, ada sekitar 40 juta kelahiran tidak tercatat. Hal ini menandakan belum akuratnya data jumlah anak secara ril yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif anak,” imbuh Sri.

Lebih lanjut Sri mengungkapkan, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun secara nasional pada Agustus lalu hanya sebesar 66,89 persen, sangat berbanding terbalik dengan target melalui RPJM Nasional 2015-2019 Pemerintah Indonesia, harus mencapai 85 persen pada 2019.

“Khusus di Aceh, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 68,05 persen yang didasari data SIAK tingkat Kabupaten di Aceh, kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah yang mengakibatkan target 85 persen tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya kebijakan terkait akta kelahiran,” tuntas Sri.

Baca: Di Abdya, Kesadaran Miliki Akta Kelahiran Terus Meningkat