Wauw... Brimob Seluruh Indonesia Diterjunkan Amankan Demo 299 Besok

JAKARTA - Polri telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengawal aksi demo 299. Demo tersebut bertujuan menolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekitar 5.000 personel Brigade Mobil (Brimob) dari berbagai daerah akan dikerahkan untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Jumat tersebut.

"Ada beberapa pasukan Brimob nusantara yang digeser ke Jakarta untuk memperkuat," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto.

Setyo mengimbau para peserta aksi untuk tertib serta tidak membuat kerusuhan. "Kita imbau supaya yang demo-demo itu tertib lah. Kalau enggak tertib kan memang membuat kerusuhan," ujarnya.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

"Kami akan dorong anggota DPR untuk menolak Perppu tersebut," ujar Slamet.

Sebanyak 50 ribu orang diprediksi akan menggelar aksi unjuk rasa itu. "Berdasarkan laporan massa pada Jumat, itu 50 ribu. Itu prediksi kami yang akan ikut aksi," kata Slamet.

Slamet mengatakan 50 ribu orang tersebut berasal dari seluruh Indonesia. Massa aksi itu terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan alumni aksi 212. "Kita prediksi massa dari Jakarta dan luar 50 ribu. Secara pribadi, alumni 212 dari Jabodetabek dan lainnya akan hadir," ujar Slamet.

Slamet mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait jumlah massa aksi itu. Dia memastikan aksi 299 akan berjalan dengan damai.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar tidak dihambat di jalan, jangan ada penutupan dan pemblokiran jalan. Biar massa datang ke Jakarta. Kami pastikan ketika aparat tidak usik, kami bisa pastikan aksi damai," ucapnya.

Slamet Ma'arif juga mengimbau massa salat Jumat di sekitar gedung DPR saat Aksi 299. Namun salat Jumat akan digelar di depan gedung DPR jika massa telah berkumpul terlebih dahulu di lokasi.

"Disarankan agar melakukan salat Jumat di sekitar gedung DPR, baik di masjid TVRI, masjid di gedung Manggala Wanabakti, dan di beberapa kantor," kata Slamet.

"Jika sebelum jumatan massa sudah berkumpul di gedung DPR, kami selaku penyelenggara aksi akan melaksanakan jumatan di depan gedung DPR," imbuhnya.

Slamet khawatir masjid di sekitar lokasi aksi tidak menampung massa yang datang. Menurutnya, kondisi masjid saat salat Jumat biasanya sudah penuh. "Khawatir kalau sampai 50 ribu (orang), tidak akan tertampung di masjid sekitar DPR. Tidak ada aksi saja masjid penuh, apalagi ada aksi," ucap Slamet.

Selain itu, Slamet mengimbau massa yang membawa kendaraan memarkir kendaraannya di Gelora Bung Karno, lalu berjalan ke gedung DPR. "Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk dibuka akses ke sana. Kemudian (massa) jalan kaki ke gedung MPR/DPR," ucap Slamet.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi 29 September 2017 mendatang. "Menurut saya, sudah tidak perlu lagi ada demo-demo itu. Sebab, kita berjalan saja sesuai dengan mekanismenya," ujar Maruf.

Maruf berpandangan, aksi 299 tak perlu dilakukan. Sebab, PKI sudah tak ada lagi di Indonesia. Hal itu juga sudah menjadi keputusan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Dalam TAP tersebut menegaskan, seluruh komponen negara melarang kemunculan PKI di Indonesia. "Seharusnya soal PKI itu sudah selesai. Orang PKI sudah tidak ada, sudah mati semua. Sudah puluhan tahun. Saya waktu itu masih muda, dan saya ikut zaman-zaman Nasakom. Dan kita anggap masalah PKI itu sudah selesai. Sudah menjadi keputusan MPRS," Maruf menegaskan.

Maruf kemudian menyarankan, jika ada kecurigaan soal munculnya PKI dapat dilakukan dengan melaporkannya kepada kepolisian. "Jika ada kecurigaan, laporkan saja, Presiden juga sudah mengatakan 'gebuk saja PKI kalau ada' artinya tinggal melaporkan saja tidak perlu dengan demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," lanjut Maruf.

Tuntutan kepada Perppu Ormas juga tidak perlu dilakukan dengan menggelar aksi. Pihak yang merasa tidak setuju dengan Perppu tersebut dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah memiliki kewenangan membuat Perppu yang sifatnya sebagai upaya pencegahan. Perppu yang dibuat juga tetap akan diuji di DPR apakah sah atau tidak.

"Ada mekanisme bagi mereka yang tidak puas, tidak bisa menerima Perppu bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi, gunakan saja saluran yang ada sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan," kata Maruf. ***