Rangkul Pemuka Agama Cegah Pembakaran Hutan dan Lahan, MUI Apresiasi RAPP

PELALAWAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pelalawan mendukung penandatangan komitmen bersama perusahaan dengan pemuka agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lima kabupaten di Riau.

Lima kabupaten tersebut yakni, Pelalawan, Kampar, Siak, Kepulauan Meranti dan Kuansing. Terkait implementasi fatwa MUI nomor 30 tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya.

Penandatanganan komitmen bersama antara PT RAPP dengan pemuka agama dilaksanakan di Aula Hotel Unigraha, Pangkalan Kerinci, Kamis (28/09/2017).

Direktur Utama PT RAPP, Rudi Fajar pada kesempatan ini menyampaikan bahwa perusahaan telah berupaya melakukan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebab menurutnya, upaya mencegah lebih baik dari pada memadamkan api.

Ketua MUI Kabupaten Pelalawan, H Iswadi M Yazid Lc MA menyampaikan dukungannya, sebagai langkah awal untuk kemudian disosialisasikan fatwa MUI ini.

Dalam salinan fatwa MUI nomor 30 tahun 2016 menetapkan enam ketentuan.

Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.

Kedua, memfasilitasi, membiarkan dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, hukumnya haram.

Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.

Keempat, pengendalian hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku, ditujukan untuk kemaslahatan, tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.

Keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.

Dalam kegiatan turut dihadiri Sekretaris Umum MUI Provinsi Riau, Zulhusni Domo S.Ag sekaligus melakukan sosialisasi fatwa, unsur Kanwil Kemenag Riau dihadiri Kabid Urais dan Binsyar Drs H Irhas dan unsur Kemenag Pelalawan diwakili H Hazmar S.Ag SH Kasi PHU dan unsur Ketua MUI dan Kemenag di lima kabupaten di Riau. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatangan komitmen bersama.***