Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
16 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
14 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
14 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
4
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
18 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
5
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
10 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
6
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
KOI
11 jam yang lalu
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
Home  /  Berita  /  Badminton

KPK Mengaku Tak Peduli meski Diancam Bakal Dipolisikan Setya Novanto

KPK Mengaku Tak Peduli meski Diancam Bakal Dipolisikan Setya Novanto
Jubir KPK, Febri Diansyah. (istimewa)
Sabtu, 07 Oktober 2017 04:06 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengancam akan melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu apabila KPK kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat Setnov.

Dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tak ambil pusing dengan adanya ancaman tersebut. Dia menyatakan, pihaknya akan terus bekerja menangani kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Silakan saja pihak-pihak lain berkomentar atau melakukan tindakan-tindakan. Yang pasti KPK akan melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini, yang sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Dia menuturkan, pihaknya sampai saat ini masih membahas terkait status Setnov yang status tersangkanya dalam kasus e-KTP telah digugurkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar.

Salah satu hal yang dibahas adalah soal putusan Hakim Cepi yang menyebut alat bukti dari tersangka sebelumnya tak bisa digunakan untuk Setnov.

?Padahal, Febri mengatakan bahwa dalam amar putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa dua mantan pejabat Kemendagrii Irman dan Sugiharto, barang bukti tersebut digunakan untuk keperluan perkara lain.

"Sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barbuk yang ada di sana (persidangan Irman dan Sugiharto)? digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kami juga," jelasnya.

Febri menambahkan, adanya tambahan bukti dari Amerika Serikat, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) semakin membuat pihaknya pede dalam membongkar kasus korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

"Jadi kami cukup yakin dengan bukti-bukti yang kami miliki. Namun aspek formil dari aturan hukum yang berlaku terus dicermati," pungkasnya. ***

Sumber:Kriminalitas.com
Kategori:Badminton, Olympic, Beladiri, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww