Korwil KPK-RI 'Sambangi' Kantor DPRD Kota Medan

MEDAN - Kordinator Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia silahturahmi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Kedatangan Korwil KPK-RI tersebut terdiri dari empat orang yang dipimpin oleh Adlinsyah M.Nasution dan didampingi oleh Kepala Inspektorat Pemko Medan, Farid Wadjedi serta Sekretariat Dewan (Sekwan) Abdul Azis berlangsung hingga malam hari

Diruangannya, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, SE.,SH.,MH menerima kehadiran Korwil KPK-RI tersebut di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli, Anggota DPRD Kota Medan, Razudin Sagala, dan Maruli Tua Tarigan.

Adlinsyah M.Nasution (Coki) mengatakan, kedatangan pihaknya ke gedung DPRD Kota Medan, hanyalah untuk sekedar bersilahturahmi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Medan, sekaligus sharing mengenai pembenahan sistem dan program yang telah dilakukan oleh Pemko Medan.

“Saat ini, kita bicara kedepan, fokus utama kita saat ini lebih kepada pelayanan dasar, yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Medan kita akui masih baik terutama untuk sistem pelayanan. Untuk itu, kedepan semuanya harus jelas perencanaannya,” terang Coki sapaan akrap Adlinsyah M.Nasution.

Coki juga mengingatkan agar honor-honor pegawai ASN agar dihapuskan. Karena selama ini, ada anggaran yang di keluarkan untuk honor pegawai Negeri. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) harus ada kesepakatan bersama dan harus lewat paripurna.

“Untuk kegiatan yang isidentil, bisa dibuat kebijakan yang juga harus di sepakati terlebih dahulu. Semua kegiatan harus terlebih dahulu di programkan secara matang, sehingga hasil kerjanya akan lebih baik. Sekarang ini ada ditemukan kendala dalam kegiatan proyek, bisa jadi disebabkan akibat tidak terprogram dengan baik sebelumnya, itulah yang harus kita benahi kedepannya,” ujar Coki.

Program e-planing sudah ada dibuat, sehingga harga untuk setiap proyek kegiatan tidak lagi dapat dipermainkan. Setiap usulan yang jelas dan harus sesuai dengan perencanan. Program kementerian harus masuk harus masuk pelayanan publik menjadi satu atap.

“Masalah PAD, silahkan terlebih dahulu dibuat pemetaannyaterlebih dahulu, mana lokasi yang termasuk kategori Komersil dan kategori sosial, sehinga harus bisa dibedakan. Untuk Kota Medan, reklame fisik sudah tidak musim lagi, namun harus bisa dicontoh seperti di Jakarta yang telah menggunakan reklame digital,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon disela-sela usai menerima kunjungan silahturahmi Korwil KPK-RI tersebut kepada wartawan mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan tim KPK-RI yang dipimpin oleh Adlinsyah M.Nasution tersebut. Henry menangkap ada sinyal dari KPK-RI tersebut untuk mengingatkan Pemko Medan dalam hal penggunaan angaran sehingga dapat lebih baik dan transparan.

“Konsep Medan Bagus, hanya pembenahan sistem yang harus di tingkatkan. Kita berharap, dapat meminimalkan koruptif, KPK juga tadi mau menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi ke daerah lain, termasuk di Kota Medan. Saya lihat mereka juga mau memberitahukan agar apa yang telah mereka kerjakan agar di jalankan dengan baik,” imbuhnya.

Politisi dari PDI Perjuangan Kota Medan ini memandang positif pengawasan KPK tersebut dapat mengajak agar kita semua berbenah. “ Dikatakan tadi, bahwa KPK-RI melalui perwakilannya akan melakukan kunjungan rutin 2 bulan sekali ke daerah-daerah di 10 provinsi di Indonesia,” pungkas Henry Jhon.