Mahyudin: Negara Wajib Hadir Atasi Kerawanan dan Kejahatan di Pulau Perbatasan

TANJUNGPINANG- Pulau-pulau yang berada di daerah perbatasan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi ancaman keutuhan wilayah tidak hanya bagi Provinsi Kepri tapi juga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana lokasi pulau yang terpencil dan jauh dari jangkauan, menyebabkan pulau-pulau perbatasan luput dari perhatian sehingga menyimpan potensi ancaman yang besar dalam konteks keutuhan wilayah.

Wilayah Provinsi Kepri yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil.

Dari 1.795 pulau yang ada, hanya berpenghuni sebanyak 396 pulau (22 persen) dan 1.399 pulau (78 persen) merupakan pulau kosong yang tidak berpenghuni.

Dan dari 1.795 pulau tersebut terdapat 19 pulau yang merupakan pulau terdepan atau pulau berbatasan dengan Negara tetangga. Hal ini diungkapkan Gubernur Kepri yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Misni, saat memberikan sambutan acara Press Gatering Pimpinan MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Jumat (17/11/2017) malam, di CK Hotel Tanjungpinang.

"Belasan pulau itu tersebar di lima kabupaten/kota di Kepri yakni di Kabupaten Natuna sebanyak tujuh pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas lima pulau, Kota Batam empat pulau, Kabupaten Karimun dua pulau dan Kabupaten Bintan satu pulau," ujarnya.

Ia menjelaskan, posisi pulau yang berbatasan dengan negara luar memiliki arti yang sangat penting bila dilihat dari aspek geopolitik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial dan budaya."Letak strategis dan segenap potensi sumberdaya yang terkandung di pulau-pulau perbatasan jika dikelola dengan tepat dan bijaksana mampu memberikan manfaat yang besar dalam mendukung pembangunan," katanya.

Menurut dia, dari 19 pulau perbatasan itu tidak semuanya berpenghuni dan tidak semuanya berkontur sebagai tanah pulau malah ada yang berbentuk pulau karang seperti Pulau Batu Berantai di Batam, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nanas di Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kabupaten Natuna ada, Pulau Kepala dan Pulau Tokong Boro.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam pidatonya mengatakan, sebagai Provinsi di perbatasan, Kepualaun Riau, khususnya Kota Tanjungpinang, harusnya dapat perhatian khusus dari pemerintah.

"Sebenarnya kita bisa lebih maju dari Singapura dan Malaysia, namun kita selalu kalah cepat. Contoh, saat Bandara Singapura over load, Kepri atau khususnya Tanjungpinang, awalnya akan dijadikan sebagai Home Base Garuda. Dan akan dibangun Bandara Internasional, tapi faktanya kita kalah cepat dimana Singapura malah membuat terminal tambahan," ujar Mahyudin.

Menurutnya lagi, Kepri juga sangat rawan dan ada potensi-potensi kejahatan di sektor ekonomi. "Karana pulau ini dijadikan pintu masuk barang-barang ilegal seperti beras Vietnam, sebagai jalur-jalur tikus juga dimanfaatkan bandar narkoba dari Malaysia," tukasnya.

Untuk itu kata dia, negara harus hadir, karena kawasan Kepri ini juga rawan perompak. "Ini yang harus kita kaji, kita cermati daerah-daerah di perbatasan. Kita berharap pemerintah cepat membuat solusinya," tandasnya.

Bukan hanya itu saja kata dia, soal budaya juga bisa menjadi masalah. "Bahkan disini dulu saya pernah punya pengalaman, saat beli bola golf malah transaksinya pakai dolar Singapura, ini kan gak bener, harusnya mereka yang nukar dolarnya ke rupiah. Kalau diterapkan sistem dolar disini kan rasa nasionalisme kita terkikis," paparnya.

"Jadi sekali lagi, dari faktor ekonomi kita terpengaruh dengan Singapura. Pemerintah harus prioritaskan perbatasan. Tidak hanya Kepri, tapi juga Kalimantan, bahkan di nunukan itu warga pakai gas LPG buatan Malaysia bukan dari pertamina. Dan petani sawit disana tidak punya pabrik, yang akhirnya dijual ke Malaysia, akhirnya kita kehilangan devisa," tandasnya.

Untuk itu, kata Mahyudin, pihak MPR /DPR dan DPD terus mendesak pemerintahan Presiden Jokowi dan JK untuk segera memikirkan dan memprioritaskan soal pulau-pulau perbatasan. ***