Ratusan Warga Protes Kekerasan Tambangpura, Natalius Pigai: Kondisi Papua di Era Jokowi Lebih Buruk

JAKARTA - Pasukan gabungan TNI dan Polri sudah berhasil mengevakuasi sebagian warga Desa Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, yang sebelumnya diisolasi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Menyikapi adanya ratusan massa yang memprotes kekerasan di Tambangpura, aktivis Kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai menjelaskan, masalah di Papua itu begitu kompleks.

Maka menurutnya, dibutuhkan penyelesaian yang komprehensif dengan dialog bermartabat antara Presiden Jokowi dengan rakyat Papua.

”TNI-Polri tidak bisa memulai dialog, mereka hanya alat negara. Harus presiden yang turun tangan,” ujarnya.

Soal Papua, Pigai mengaku harus jujur mengutarakan masalah sebenarnya. Menurutnya, kondisi Papua dimasa kepemimpinan Jokowi ini justru lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.

”Mengapa, karena semua kebijakan presiden tidak sesuai dengan harapan rakyat Papua. Janji presiden saat kampanye tidak dipenuhi, padahal sudah mendapatkan 99 persen suara rakyat Papua,” jelasnya.

Apa janji presiden terhadap rakyat Papua? Dia menegaskan, janji yang tidak ditepati itu adalah membuka seterang-terangnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Dia juga membandingkan pembangunan di Papua oleh pemerintahan Jokowi, dengan pemerintahan sebelumnya.

Di Papua, lanjutnya, Jokowi hanya membangun dua titik selama tiga tahun. Yakni, gedung dua tingkat Pasar Mama senilai Rp 20 miliar dan jalan sepanjang 132 km Wamena-Nduga.

Bila dibandingkan dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) jalan yang terbangun itu mencapai 2.200 km dengan 11 ruas jalan prioritas dan 4 jalan strategis. ”SBY bahkan melalui instruksi presiden untuk membangun Papua,” ujarnya.

Sesuai dengan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Road Map Papua, diketahui ada empat masalah utama yang terjadi di Papua. Yakni, perlunya pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orang Papua dan kesenjangan pembangunan.

”Kalau saya, empat ini bisa dikerucutkan menjadi dua, soal Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Dia mengatakan, setidaknya Presiden berdialog dengan rakyat Papua membahas dua tema itu, Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat.

Bila, Presiden mau untuk membahasnya, tentu bisa ditemukan solusi untuk memberikan perdamaian pada tanah Papua. ”Apapun konflik itu ada tujuan dan realitas yang harus dipenuhi,” paparnya.

Bila tidak diselesaikan dengan dialog yang bermartabat itu, maka sangat wajar bila Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terus berlangsung.

TNPPB ini telah berusia 60 tahun karena masalahnya belum selesai. ”Ini organisasi yang hidup, bukan organisasi mati,” jelasnya.

Dia mengatakan, TNPPB, yang sering disebut sebagai KKB, ini bisa setiap saat muncul, bergantung kekuatan organisasinya. ”Butuh langkah konkrit dan komprehensif menyelesaikan masalah di Papua,” tegasnya.

Sementara Juru Bicara TNPPB Sebby Sambo menuturkan, persoalan di Papua Barat ini membutuhkan dialog dengan Presiden Jokowi, namun dengan ditengahi oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Hanya itu yang diinginkan TNPPB, tidak negosiasi dengan lembaga lain, seperti TNI-Polri.

”Jika tidak segera, perlu juga diketahui bahwa TNPPN dalam tiga tahun ke depan berencana mendeklarasikan perang. Saat itu terjadi, maka semua kekuatan TNPPB akan berperang besar-besaran. Tidak seperti sekarang, nanti saat deklarasi itu dilakukan hanya orang Papua yang boleh tinggal di bumi Cendrawasih. Orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan harus angkat kaki,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi terkait masalah konflik di Papua, Kabidhumas Polda Papua Kombespol A. M. Kamal mengaku belum bisa berkomentar karena sedang dalam sebuah acara.

”Ini ada acara, menunggu kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo,” tuturnya kemarin.***