Dikenal Vokal dan Berseberangan dengan Novanto, Ahmad Doli Kurnia Dilaporkan Kader Partai Golkar

JAKARTA - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, dilaporkan kader Partai Golkar terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, ke Mapolda Metro Jaya.

Kader Partai Golkar, Johnson Silitonga mengatakan, Ahmad Doli diduga telah menggunakan GMPG sebagai sarana menyudutkan dan mencemarkan nama baik Partai Golkar melalui pernyataan-pernyataannya di media massa.

"Selama ini kami cemas sebagai anggota Partai Golkar atas pernyataan-pernyataan sikap dan perilaku saudara Ahmad Doli Kurnia menggunakan nama Generasi Muda Partai Golkar. Pernyataan-pernyataannya melalui media elektronik merugikan bagi kami selaku anggota Partai Golkar dan kewajiban kami untuk menjaga marwah Partai Golkar," ujar Johnson yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Tingkat II Jakarta Timur, Jumat (24/11).

Johnson melaporkan Ahmad Dolly dengan nomor laporan polisi LP/5787/XI/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, Kader Militansi Golkar, Roger Melles mengatakan, awalnya pihaknya senang dengan hadirnya GMPG untuk menguatkan Partai Golkar. Namun beberapa waktu belakangan, Ahmad Doli justru menyalahgunakan GMPG untuk menyerang Partai Golkar.

"Malah menyerang Partai Golkar dan terkesan mengintervensi hukum. Itu kita sayangkan. GMPG kami harap mampu memperkuat Partai Golkar di kalangan pemuda, karena namanya Generasi Muda Partai Golkar. Tapi pada faktanya GMPG telah melenceng. Kami tidak ingin menggunakan cara-cara yang tidak demokratis, dan kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sadar hukum kami melaporkan beliau," ungkapnya.

Ia menuturkan, pihaknya melaporkan Ahmad Doli karena diduga menyebarkan opini atau pernyataan yang selalu menyerang Partai Golkar.

"Beliau mengatakan bahwa praperadilan Setya Novanto merupakan simbol matinya demokrasi. Bagaimana kita bisa bilang matinya demokrasi? Orang yang namanya praperadilan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang sebagai upaya pembelaan hukum," katanya.

"Kedua beliau mengatakan bahwa rapat pleno ini seperti menjadikan DPP samsak tinju, maksudnya ini apa? Janganlah kita bermanuver-manuver sesuai dengan keinginan dan disebarluaskan kepada publik karena itu akan mengakibatkan preseden buruk dan menjatuhkan citra Partai Golkar di mata publik," tandasnya.

Selama ini, Doli Kurnia memang dikenal kritis, vokal dan bersebrangan dengan Setya Novanto. Bahkan sejak peralihan Ketua DPR dari Akom, kembali ke Setnov, Doli Kurnia yang tegas menolaknya. ***