DPD RI: Bandara Sektor Penting untuk Pariwisata Sulut

JAKARTA - Sektor transportasi udara menjadi pendukung utama dalam keberhasilan bidang pariwisata. Kualitas dari pelayanan dan infrastruktur bandara dianggap menjadi cerminan awal dari kondisi pariwisata di suatu daerah. Bandara dianggap sebagai pintu pertama masyarakat datang ke sebuah daerah sebagai wisatawan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa meminta agar sektor kualitas dan infrastruktur transportasi udara di Sulawesi Utara semakin ditingkatkan terutama untuk melayani wisatawan yang datang.

Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sektor pariwisata di Sulawesi Utara sedang membangun sektor pariwisata yang dimilikinya.

"Bandara adalah muka dari pariwisata. Jika bandaranya amburadul, maka pariwisatanya juga akan terpengaruh. Pariwisata baik atau buruknya ada di bandara, dermaga laut atau udara. Bagaimana pengelolaan bandara, kenyamanan, service. Jika itu bagus akan menimbulkan rasa senang wisatawan," ucap Kadek dalam wawancara setelah di Gedung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hari Senin (27/11/2017).

Kadek yang juga Senator dari Provinsi Bali tersebut menambahkan bahwa untuk mendukung perkembangan pariwisata di Sulut, pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I, harus mampu mengembangkan bandara agar dapat mengakomodir wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara.

"Tadi ada beberapa hal yang dibahas, seperti pihak pengelola bandara Angkasa Pura 1 harus mengembangkan bandara untuk mengembangkan wisatawan yang semakin meningkat," imbuhnya.

Senator dari Sulawesi Utara Marhany Pua menambahkan bahwa kunjungan kerja terkait pengawasan terhadap UU 1/2009 tersebut bertujuan untuk peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan di Indonesia dalam upaya pencapaian road map to zero accident di sektor penerbangan.

"Saya berterima kasih, kunjungan kerja Komite II kali ini dilakukan di Sulawesi Utara. Saya berharap dengan adanya kunjungan kerja ini dapat meningkatkan kualitas sektor transportasi udara di Sulawesi Utara," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen menjelaskan permasalahan akses khususnya infrastruktur transportasi udara, darat, dan air menjadi tantangan pemerintahan provinsi Sulut terkait peningkatan kesejahteraan di Sulut. Apalagi Pemprov Sulut saat ini sedang melakukan pengembangan di sektor pariwisata.

"Seiring dengan perbaikan di sektor pariwisata, tuntutan dan ketergantungan terhadap layanan penerbangan akan terus meningkat. Seiring dengan perbaikan di sektor pariwisata, tuntutan dan ketergantungan terhadap layanan penerbangan akan terus meningkat," tegasnya.

Kunjungan kerja Komite II dalam rangka pengawasan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ini juga dihadiri oleh Senator Sumatera Barat Emma Yohanna, Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja, Senator dari Kalimantan Tengah Permana Sari, Senator dari Kalimantan Barat Rubaeti Erlita, Senator dari Bangka Belitung Tellie Gozelie, dan Senator dari Lampung Anang Prihantoro.

Kunjungan kerja tersebut merupakan kegiatan penyerapan aspirasi dan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan penerbangan untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat.***