Pimpin DPR ke Australia, Fahri Hamzah: Parlemen Moderen Mutlak Agar Demokrasi Tegak

JAKARTA - Selama dua hari, 27-28 November, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin rombongan Tim Implementasi Reformasi DPR RI melaksanakan kunjungan ke Parlemen Australia di Canberra.

Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR RI adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga swadaya dari Jerman, menyatakan DPR RI sebagai parlemen paling terbuka di antara negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Secara pengakuan internasional sudah ada, blue print juga telah siap. Tim (TIR) ingin melengkapi pemahamannya tentang bagaimana DPR lebih kuat dalam menata knowledge (pengetahuan) bangsa sekaligus merawat sejarah kolektif yang telah dilaluinya,” kata Fahri.

Selama di Australia, delegasi DPR RI menjumpai Konsul Jendral RI di Sydney. Kesempatan itu juga dimanfaatkan DPR untuk bersilaturrahim dengan staf, komunitas, warga dan mahasiswa Indonesia yang berada di Australia.

Setelahnya di Canberra delegasi menjumpai Mark Coulton, Wakil Ketua Parlemen Australia dan David Elder, Clerk of The House mendiskusikan reformasi & modernisasi parlemen.

Untuk mendapat masukan pengelolaan, diseminasi dan penyebarluasan pengetahuan sebagai sistem pendukung parlemen, delegasi DPR berdiskusi dengan Dr Dianne Heriot, kepala Australia Parliamentary Library.

Dianne menyampaikan praktek yang dilakukan lembaga yang ia pimpin dalam mengelola & mendistribusikan pengetahuan berupa hasil riset ilmiah & riset media kepada seluruh anggota parlemen.

Pertemuan ditutup dengan kunjungan ke National Democracy Library dan pertemuan dengan Wakil Dubes RI untuk Australia, Derry Aman dan staf kedutaan.

Ikut serta dalam kunjungan Arteria Dahlan (FPDIP), Maman Imanul Haq (FPKB), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI serta beberapa pejabat Setjen DPR RI, Staf Khusus dan Tenaga Ahli.***