Media Diharapkan Kawal Pilkada Demokratis

MEDAN - Media memiliki peranan penting agar Pilkada dapat berjalan dengan baik dan demokratis. Hal ini berkaca dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.

Pada pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang, media seharusnya bisa memberikan pencerahan dan bersikap netral.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk ‘Netralitas media dalam pilkada serentak 2018’ yang diselengarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dengan menghadirkan tiga pembicara masing-masing Prof Dr Darmayanti Lubis, Dr Warjio dan Ranggini Triyono, Selasa (19/12/2017).

Dr Warjio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara menyebutkan, media memiliki peranan penting dalam menentukan pemilu yang demokratis. Sebab media memiliki peranan yang sangat kompleks. Setidaknya ada empat point penting yang dapat dilihat dari perspektif media.

“Ada empat point yang dilihat dalam perspektif media,” ujarnya.

Dari empat point tersebut, imbuh Warjio, perspektif media seperti menjadi
penonton, penjaga dan pelayanan juga penipu. Dengan menjadi penonton, sebutnya, media memberikan peran yang netralitas bagaimana realitas sebenarnya. Kemudian sebagai pelayan, memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
Sedangkan dalam konteks Penjaga, media harus mencerminkan nilai nilai kebaikan. Sementara, media sebagai penipu adalah media yang dapat ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga informasi yang disebarkan tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Melalui diskusi ini sebut Warjio, peranan FJPI sangat penting, karena bisa menjadi alat untuk menyuarakan hal tersebut.

“Karena realitasnya sekarang ini, media banyak dikooprasi berbagai kelompok kepentingan, terutama pemilik modal. Sehingga masyarakat menjadi bingung bagaimana seharusnya bersikap terhadap kepentingan politik itu,” ujarnya.

Makanya, sambung Warjio melalui FJPI bisa berperan memberikan pendidikan politik kemasyarakat, jika jurnalisme sebenarnya memiliki peran positif yang harus disuarakan untuk kepentigan masyarakat.

Sementara, Prof Dr Darmayanti yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwalikan Daerah (DPD) RI menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan untuk penyelengaraan Pilkada ini melalui lembaga terkait seperti dengan lembaga KPU, pemda, Kemendagri.

“Jadi proses pengawasannya, melalui rapat dengar pendapat.Kita sudah mulai
bergerak, karena di tahun 2018 ini ada setidaknya 17 provinsi yang akan mengiku pilkada serentak,” ujarnya.

Sementara Penasehat Fjpi, Ranggini Triyono memaparkan pengalamannya selama menjadi jurnalis dan berupaya untuk bersikap netral.

"Terpenting bagi kita adalah bersikap netral, memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada masing-masing pihak, sehingga tidak ada keberpihakan," kata Ranggini sembari mengatakan jurnalis juga sebaiknya tetap berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan harus senantiasa melakukan cek dan ricek atau coverbothside setiap peliputan yang dilakukan.

Sebelumnya, Ketua FJPI, Ramdeswati Pohan menyebutkan diskusi yang digelar ini berangkat dari kegelisahan bersama dalam pilkada DKI tahun 2016. Karena dalam Pilkada ini, media memiliki andil yang cukup besar.