PPT Madya Teladan Award Pacu Motivasi dan Kepeloporan Pejabat

JAKARTA - Sebagai bentuk penghargaan pada Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan PPT Madya Teladan Award Tingkat Nasional Tahun 2017.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menegaskan jika Penganugerahan PPT Madya Teladan untuk kali pertama dan Anugerah KASN Tahun 2017 merupakan bentuk penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi dan instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen dan konsistensi guna mewujudkan ASN yang profesional.

“Penghargaan yang diberikan bukan untuk mengukuhkan juara, karena seluruh pejabat pimpinan tinggi merupakan aset yang berharga dalam menjalankan organisasi pemerintahan,” ujarnya dalam sambutan Penganugerahan PPT Madya Teladan dan Anugerah KASN Tahun 2017, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Kamis (28/12).

Diharapkan melalui penganugerahan ini, dapat menjadi sebuah motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, tentunya keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Sedangkan Anugerah KASN ditujukan bagi instansi yang mendapatkan apresiasi dengan kategori kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka dalam pengisian JPT dan kategori inovasi penguatan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan demikian para pejabat dapat terus mengembangkan kualitas kepatuhan dan inovasinya agar dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya untuk terus melaksanakan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit dalam setiap tahapan manajemen ASN itu sendiri.

Dikatakannya bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sistem seleksi ASN harus dilaksanakan secara terbuka, obyektif dan transparan. “Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT,” ucap Asman.

Selain kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, pengangkatan ASN dalam jabatan, lebih-lebih jabatan pimpinan tinggi baik utama, madya, dan pratama harus didasarkan pada pertimbangan aspek integritas dan moralitas. Dalam hal ini kompetensi manajerial, teknis dan sosial kutural menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan kepemimpinan dalam organisasi.

Menteri mengingatkan, bahwa dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para PPT untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. “Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni,” ujarnya.

Ditambahkan, PPT sebagai panglima dalam birokrasi Indonesia, harus mampu memimpin dan menjadi teladan dan mampu mewujudkan kerja nyata sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dengan penghargaan yang diberikan, pemerintah akan memberikan dorongan kepada para PPT untuk terus bangkit guna bersaing membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.

Masih Ada Like and Dislike

Dalam kesempatan itu, Menteri Asman juga mengatakan bahwa selama tiga tahun penerapan sistem seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) secara terbuka, pengisian jabatannya dilakukan lebih transparan dan adil bagi ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa sistem merit masih belum dijalankan dengan baik dan di sana- sini masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. “Di berbagai daerah masih ada intervensi dan kooptasi politik, rasa suka dan tidak suka serta pencopotan jabatan yang tidak berdasar, baik dalam pengisian JPT, mutasi maupun promosi,” ujarnya.

Pelaksanaan seleksi terbuka PPT ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sampai saat ini, praktik pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif sudah dilaksanakan pada instansi pusat dan daerah, yaitu pada 51 kementerian/lembaga, 15 provinsi, dan 118 kabupaten/kota.

Dari praktek pengisian JPT tersebut, pengaduan lebih banyak dari Kabupaten/Kota. Sampai dengan saat ini proses pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih berlangsung atau dalam proses pengisian, artinya semua lembaga telah menerapkan seleksi terbuka dan kompetitif. Yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan sistem meritnya.

Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian PANRB sedang melakukan penyesuaian dan penguatan terhadap pengaturan pengisian JPT. Sebab dari hasil pengamatan dan evaluasi selama ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam praktek pengisian JPT.

Dengan adanya pengaturan dalam pengisian JPT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta kinerja dalam menduduki jabatan, menjadikan JPT memiliki peran yang strategis dan tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kinerjanya.

Menteri mengingatkan, dengan adanya kompetisi yang lebih terbuka harus mendorong para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya. Kinerja menjadi tolak ukur, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diraih dengan kualitas SDM yang handal dan mumpuni.

Bahkan, lanjutnya, persaingan juga sudah mulai terjadi bukan hanya dengan sesama PNS namun juga non PNS yang dapat menduduki JPT Madya dan Utama, termasuk yang lebih luas lagi persaingan antar negara. “Hal ini perlu kita respon dengan positif dan dijawab dengan kesiapan PPT kita, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional,” tegas Asman.

Dikatakan, saat ini sudah ada dan sedang dikembangkan tools assesment yang dapat menilai PPT dengan standar internasional agar dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Setidaknya dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. “Dengan standar ini kita dapat membandingkan kualitas PPT kita dalam persaingan global,” imbuhnya.

Peraih Penghargaan Top 9 Pejabat Pimpinan Tingkat (PPT) Madya Teladan Nasional 2017

1.Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan: Marwanto.

2.Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo: Winarni Monoarfa.

3.Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo.

4.Sekretaris Kementerian PANRB: Dwi Wahyu Atmaji.

5.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM: Bambang Rantam Sariwanto.

6.Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan: Untung Suseno Sutarjo.

7.Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bambang Hendroyono.

8.Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Kementerian Pertahanan: Bondan Tiara Sofyan.

9.Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum: ARif Rahman Hakim, MS. ***