Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
9 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
10 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
3
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
4
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
6 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
5
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
6 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
6
Polemik Kelayakan Jabatan Gibran, Pakar Sebut Mundur Bisa Jadi Pilihan Terhormat
Nasional
8 jam yang lalu
Polemik Kelayakan Jabatan Gibran, Pakar Sebut Mundur Bisa Jadi Pilihan Terhormat
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Keluhkan Bantuan Pemerintah, Forum Orang Miskin Datangi Kantor Wali Kota

Keluhkan Bantuan Pemerintah, Forum Orang Miskin Datangi Kantor Wali Kota
Kordinator Aksi Formikom, Lipen Simanjuntak (memegang toa) saat aksi di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (11/1/2018).
Jum'at, 12 Januari 2018 10:28 WIB
MEDAN - Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) Kota Medan menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Wali Kota Medan, Kamis (11/1/2018). Pada aksi ini, Formikom menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak terdatanya nama mereka dalam penerima manfaat bantuan pemerintah.

Seperti Rastra, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS dan sebagainya.

Kordinator Aksi Formikom, Lipen Simanjuntak mengatakan, mayoritas masyarakat Kota Medan yang tergolong miskin tidak terdata dalam program bantuan pemerintah.

Disampaikannya, menurut keterangan Kementerian Sosial tahun 2017, penerima PKH sebanyak 6 juta dan tahun 2018 bertambah menjadi 10 juta. Artinya, ada penambahan 4 juta di seluruh Indonesia. Sedangkan di Kota Medan ada penambahan 7000 KK untuk tahun 2018.

"Namun pendataan untuk penerima manfaat PKH hingga saat ini tidak transparan dan tidak tersosialisasi ke masyarakat dengan baik. Kami tidak pernah mendapatkan program bantuan pemerintah, seperti Rastra, PKH, KUBE, KIS, KIP, dana untuk lansia dan disabilitas, serta banyak lagi,"katanya.

Bahkan, disampaikannya, pendataan yang dilakukan Dinas Sosial tidak tepat sasaran. Sebab, yang dapat bantuan merupakan masuarakat yang ekonominya sudah baik.

"Kami yang datang ke sini, nelayan, ibu ini istri nelayan, orang susah, kami tidak terdata menjadi penerima manfaat. Sehingga, kami pun gak pernah dapat beras. Kami miris, ekonominya sudah mampu dapat gula, beras, minyak makan, kami tidak dapat," ungkapnya.

Editor:Fatih
Sumber:tribun medan
Kategori:PON, Olympic, Voli, Sumatera Utara
wwwwww