MEDAN - Untuk menekan angka golongan putih (golput) di kalangan warga binaan saat Pilkada 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkuham) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan sosialisasi agar warga binaan terlibat aktif dalam pemilihan.
Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkuham Sumut, Hermawan Yunianto mengatakan, jumlah warga binaan di Sumut hingga Desember 2017 sebanyak 29.574 orang dengan perincian, 19.649 narapidana dan 9.915 tahanan.
"Dengan angka itu, bila tidak dilakukan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemutakhiran Data Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumut oleh KPU, akan membuat angka golput semakin tinggi di Pilkada tahun ini," ujar Hermawan, Selasa (23/1).
Di sisi lain, Hermawan menjelaskan bahwa angka golput bisa tinggi akibat warga binaan banyak tidak memiliki kartu identitas kependudukan atau e-KTP sebagai syarat utama sebagai pemilih.
"Masalah penghuni (warga binaan) Lapas atau Rutan tidak memiliki e-KTP. Padahal ketentuan orang untuk memilih adalah memiliki e-KTP. Banyak warga binaan kita tidak memiliki e-KTP," jelasnya.
Hermawan mengungkapkan bahwa tidak semua warga binaan yang menghuni Lapas dan Rutan di Sumut memiliki hak pilih. Karena ada warga binaan yang berasal dari luas Sumut.
"Tidak semua warga binaan kita berasal dari Sumut, banyak juga dari luar Sumut," ungkapnya.
Menurutnya, Kanwil Kemenkuham Sumut akan melakukan sistem jemput bola untuk menekan angka golput melalui koordinasi dengan KPU untuk pemutakhiran data pemilih bagi warga binaan.
"Untuk menekan angka golput, kita akan lakukan koordinasi termasuk menginstruksikan Lapas dan Rutan dengan KPUD setempat," pungkas Hermawan.
