Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
22 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
2
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
3
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
4 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
4
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
6 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Ke Depan, Dana Desa untuk Kegiatan Fisik akan Dikurangi

Ke Depan, Dana Desa untuk Kegiatan Fisik akan Dikurangi
Ilustrasi
Kamis, 01 Februari 2018 20:31 WIB
Penulis: T Musnizar
BLANG PIDIE - Sesuai dengan keinginan bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim dalam penyusunan RAPBG tahun 2018 anggaran gampong harus diplot 50 persen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, 20 persen untuk pemberdayaan perempuan.

“Kita sudah diperintahkan oleh bupati untuk mencoret semua yang melengceng dari program tersebut, karena bupati menilai selama ini anggaran gampong itu menjadi proyek komersil,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Ruslan Adly, Kamis (1/2/2018).

Ruslan Adly mengatakan, ke depan anggaran gampong sudah tidak terlalu besar lagi untuk kegiatan fisik, seperti rabat beton, gorong-gorong, termasuk gedung musyawarah.

“Ke depan program pemberdayaan masyarakat akan mendapat porsi lebih banyak, 50 persen dan 20 persen untuk pemberdayaan perempuan," ucapnya.

Lebih lanjut disebutkan Ruslan, rencana penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (RAPBG) 2018 di Kabupaten Abdya saat ini masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

“Perbup tentang pengelolaan anggaran gampong itu sudah di bagian hukum setdakab,” sebutnya lagi.

Diterangkan Ruslan, jika perbup tersebut sudah diteken bupati, maka pihaknya akan langsung menyampaikan salinan perbup itu kepada keuchik dalam kabupaten tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBG tahun 2018.

“Setiap RAPBG yang telah disusun, nantinya akan diverifikasi kembali di tingkat kecamatan dan kabupaten agar melahirkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan visi misi bupati. Dalam tahapan verifikasi itu program yang tidak sesuai akan langsung dicoret,” tegas Ruslan.

Pada kesempatan itu, Ruslan menyebutkan, pengesahan RAPBG menjadi APBG akan dilakukan oleh tuha peut gampong setelah melalui verifikasi yang kemudian diajukan ke pihaknya untuk proses pencairan anggaran. Pencairan anggaran setelah adanya APBG dengan rencian Tahap I, II dan III masing-masing sebesar 20, 40 dan 40 persen.

Editor:Jamaluddin Idris
Kategori:Ekonomi
wwwwww