Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
2
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
8 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
3
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
7 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
4
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
6 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
7 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Marcos Reina Kaget dengan Taktik Bali United FC
Sepakbola
7 jam yang lalu
Marcos Reina Kaget dengan Taktik Bali United FC
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Defisit Anggaran, Kuansing akan Pangkas APBD 2018 Senilai Rp70 Miliyar

Defisit Anggaran, Kuansing akan Pangkas APBD 2018 Senilai Rp70 Miliyar
Hendra AP
Kamis, 15 Februari 2018 14:40 WIB
Penulis: Wirman Susandi
TELUKKUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berencana memangkas Rp70 miliyar dari Rp1,25 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Pemangkasan dilakukan menyusul tidak sesuainya penerimaan daerah dengan anggaran yang dialokasikan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing Hendra AP kepada GoRiau.com, Kamis (15/2/2018) di Telukkuantan.

"Tahun lalu, pemerintah pusat hanya menstransfer 77 persen DBH, sehingga terjadi defisit dan akibatnya ada beberapa kegiatan yang tak bisa dibayarkan. Diperkirakan, kondisi tersebut juga akan terjadi pada tahun 2018 ini," ujar Hendra.

Menurut Hendra, saat ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diminta untuk menyampaikan rasionalisasi anggaran. "Tidak tertutup kemungkinan lebih dari Rp70 miliyar rasionalisasinya."

"Penerimaan akan berkurang, apalagi pada APBD 2018 beberapa dana perimbangan tak masuk. Seperti DBH Kehutanan, kegiatan kesehatan yang bersumber dari pajak rokok dan sisa DAK. Hal itu harus masuk dalam APBD," papar Hendra.

Karena itu, pemerintah segera melakukan rasionalisasi sebelum kegiatan berjalan. "Mau tak mau, ya siap-siap untuk rasionalisasi," tutup Hendra.***

Kategori:Voli, Riau, Lingkungan
wwwwww