Tiang Penyangga Tol Becakayu Ambruk, Ini Kata Ketua DPR

JAKARTA - Tiang girder Tol Becakayu ambruk saat pekerja sedang bertugas Selasa (20/2/2018) dini hari tadi. Penyangga pelat untuk pengecoran tiang Tol Bekasi-Kampung Melayu itu atau brekat timber terlepas dan jatuh.

Pada hari Selasa (20/2/2018), garis polisi sudah melintang mengelilingi lokasi yang ambruk. Serpihan beton dan rangka besi yang bengkok pun terlihat saling menimbun.

Tiang bantu pembangunan Tol Becakayu memang masih terlihat berdiri kokoh. Hanya saja, ujung bagian atas seperti baru saja meledak. Besi-besi di tiang tersebut saling berbelit tidak keruan.

Petugas baik dari Polantas dan Dinas Perhubungan masih berjaga mengatur kelancaran arus kendaraan di Jalan DI Pandjaitan, lokasi tiang Tol Becakayu ambruk. Satpol PP juga dikerahkan agar lokasi tidak sembarangan dimasuki warga.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Tony Surya Putra menyampaikan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.40 WIB. Tujuh pekerja mengalami luka berat dan ringan atas peristiwa itu.

"Dari korban yang kita evakuasi sebanyak tujuh orang. Sampai saat ini, keterangan dari pihak Rumah Sakit UKI belum ada korban jiwa," ujar Tony di lokasi tiang Tol Becakayu ambruk.

Menanggapi berulangnya kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir (kurang lebih dua kali dalam sebulan), seperti ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur (20/02), yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka, Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam kepada keluarga korban atas insiden yang menimpa para pekerja dan sangat menyesalkan terulang kembali kecelakaan kerja itu.

"Saya minta Komisi V DPR memanggil KemenPUPR untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur," ujar Bamsoet.

Politikus Golkar itu juga minta agar Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.

"Selain itu saya juga minta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," tandasnya.

Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur kata Bamsoet agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur.

"Kepolisian harus segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek, saya akan instruksikan ke Komisi III," pungkasnya. ***