Kementerian PUPR Diminta Membuat Kebijakan Khusus untuk Kepulauan Meranti
 |
| Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR |
Sabtu, 03 Maret 2018 21:21 WIB
SELATPANJANG - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta membuat kebijakan khusus untuk Kepulauan Meranti. Dengan begitu, infrastruktur di Kota Sagu bisa dibangun menggunakan dana APBN.
Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim dan Ketua DPRD H Fauzi Hasan. Mereka meminta kebijakan khusus bagi Kepulauan Meranti untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan Infrastruktur.
Menurut Fauzi Hasan, Kepulauan Meranti sudah selayaknya diberikan sesuai janji dari Presiden RI dengan program Nawa Citanya. Presiden RI akan memprioritaskan pembangunan Indonesia dari kawasan terluar atau daerah perbatasan.
Pernyataan itu dilontarkan Fauzi Hasan setelah mendengar penjelasan dari Dirjen Bina Marga PUPR. Dijelaskan, Staf Direktorat Bina Marga, Taufik, Kementrian PUPR tidak dapat mengalokasikan program pembangunan jalan di suatu daerah jika jalan tersebut tidak masuk dalam jalan nasional. Sebab, jika dipaksakan akan menimbulkan masalah hukum.
Jawaban dari Dirjen Bina Marga Kemen PUPR al ini tentu menjadi masalah bagi Kepulauan Meranti. Sebab, meski sudah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan dan strategis nasional, hingga saat ini tidak memiliki status jalan nasional. Sehingga susah untuk mendapatkan alokasi dana infrastruktur jalan dari pemerintah pusat.
Untuk itu, Fauzi Hasan dan Said Hasyim meminta Kementrian PUPR untuk melakukan terobosan kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jangan sampai nawacita yang dicanangkan Jokowi menjadi duka Lara masyarakat Kepulauan Meranti.
"Kondisi saat ini kita takut pada hukum tapi mirisnya kita mengabaikan substansi kepentingan rakyat. Padahal idealnya kebijakan itu dibuat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," kata Fauzi Hasan.
Diinformasikan, oleh Taufik untuk tahun 2018 ini, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi dana dari Kementrian PUPR sebesar Rp20 miliar. Untuk membangun ruas jalan pelabuhan Peranggas dan Kayu Ara. Angka ini diakuinya jauh menurun dari tahun sebelumnya, tahun 2017. (rls)
