Polri Diminta Lakukan Percepatan Pelayanan Publik

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur minta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setidaknya ada tiga cara yang perlu dilakukan, yakni menciptakan inovasi yang lebih merata di seluruh jajaran Polri.

Selain itu, menjadikan inovasi pelayanan publik sebagai produk kreativitas dari hasil pembelajaran, dan ketiga inovasi pelayanan publik harus berkelanjutan.

Demikian dikatakan Menteri PANRB yang diwakili Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam sambutannya pada acara peresmian Samsat Digital dan Pembayaran Non-tunai bekerjasama dengan Bank DKI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/03).

"Saya sangat berharap, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI ini terus dikembangkan dan direplikasi oleh Pemerintah Provinsi lain," ungkap Diah.

Sejak diterbitkannya UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri dinilai telah banyak melakukan pembenahan, baik struktural maupun kultural.

Melalui reformasi birokrasi, Polri telah berhasil melakukan penyempurnaan kelembagaan, sistem dan prosedur serta sistem pembinaan SDM untuk mewujudkan Insan Polri yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter).

Sedangkan pembenahan kultural, hingga saat ini masih berjalan terus, dan mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Diantaranya lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik sebagai budaya baru Polri dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini, Polri telah berhasil menjadi Trendsetter kemajuan dalam kerangka reformasi birokrasi. Namun hal ini jangan membuat Polri lantas berpuas diri, tetapi harus terus mengikuti trend dan ekspektasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis," lanjut Menteri, seraya mendorong agar Polri terus melakuakn percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk membentuk inovasi pelayanan publik yang lebih merata, Menteri Asman berharap agar one agency, one innovation dapat diterapkan. Dalam hal ini, satuan tertentu harus menciptakan inovasi setiap tahun. Bagi yang belum berinovasi, diminta melakukan replikasi kepada yang sudah berinovasi. "Bukan tidak mungkin, inovasi yang lebih hebat akan lahir dari hasil belajar inovasi yang ditiru," imbuh Diah Natalisa.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan suatu inovasi. Karena itu, Menteri menekankan, siapa pun komandannya, inovasi harus tetap jalan. "Saya berharap ada mekanisme yang bisa menjadi payung hukum di lingkungan Polri yang menjamin keberlanjutan inovasi pelayanan publik," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Diah mengapresiasi Samsat Digital dan Pembayaran Non-Tunai bekerjasama dengan Bank DKI yang baru saja diremikan ini. Menurutnya, inovasi ini merupakan babak baru dalam modernisasi Samsat dalam pengurusan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Diah, inovasi ini sangat berarti karena proses pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari PKB menjadi semakin akuntabel. Betapa tidak, PKB merupakan komponen terbesar PAD DKI Jakarta. Namun harus diakui bahwa PKB ini sangat berpotensi rawan penyimpangan.

"Karena itu, inisiatif Polda Metro Jaya ini sangat bersambut dengan upaya Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz, Pangdan Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto, Pendiri MURI Jaya Suprana. Dalam kesempatan itu, Mendagri menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya atas kinerjanya.

Sementara Jaya Suprana menyerahkan piagam Rekor MURI kepada Dirut Bank DKI, Dirut Jasa Raharja dan Kapolda Metro Jaya terkait dengan Samsat Digital dan pembayaran non tunai yang pertama.***