Ada Selisih 19 Ribu Orang, Komisi I DPRD Inhil Minta Disdukcapil dan KPU Lakukan Sinkronisasi Data Pemilih

TEMBILAHAN-Komisi I DPRD Inhil meminta kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhil agar melakukan sinkronisasi data terhadap data penduduk yang memiliki KTP yang ada di Disdukpencapil dengan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ada di KPU.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Yusuf Said dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Inhil dengan Disdukpencapil dan KPU Inhil pada senin (26/3/2018) malam.

Disebutkan Yusuf Said, dari data Coklit di 4 daerah pemilihan sebesar 460.218, hanya didapat data 441.295, dan ada selisih kurang lebih 19 ribu. Maka dari itu komisi I DPRD Inhil berharap agar pada tanggal 2 April 2018 masalah tersebut sudah dapat selesai.

"Selain itu, kita juga mendapatkan keluhan dari beberapa masyarakat yang sudah memiliki NIK tetapi tidak terdaftar di DPS. Sementara menurut pemahaman kita, jika sudah memiliki NIK, seharusnya nama mereka keluar di DPS," sebut Yusuf Said.

Maka dari itu, komisi I minta kepada pemerintah agat segera menyampaikan himbauan kepada desa untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar atau tidak di DPS.

"Kan sudah di umumkan, jadi bisa dicek. Dan juga bisa dicek di situsnya kpu secara online," tambahnya.

Masalah NIK yang tidak terdaftar di DPS ini, menurut Yusuf Said apabila tidak ditangani, tentu akan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Memang, apabila masyarakat yang tidak terdaftar pada hari pilkada nanti masih bisa memilih asal memiliki KTP, tetapi persoalannya nanti jika yang NIK nya tidak terdaftar itu jumlahnya besar tentu akan menimbulkan masalah," lanjutnya.

Maka dari itu, komisi I minta kepada Disdukpencapil dan KPU untuk melakukan sinkronisasi data untuk mengantisipasi hal - hal yang nantinya tidak diinginkan.

"Kita antisipasi agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena hal ini rawan," tukas Politisi Partai Golkar itu.(adv)