Tanya Jawab dengan Wakil Ketua KPK Berjalan Seru, LE-Hardianto Singgung 'Budaya Belah Semangka' Pintu Masuk Korupsi di Riau

PEKANBARU - Sesi tanya jawab antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 2, Lukman Edy (LE)-Hardianto, dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan seru. Tanya jawab itu berlangsung dalam acara dialog 'Kupas Kandidat' yang ditayangkan TVRI, Jumat (30/3/2018) malam. 

Semua pertanyaan dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dapat dijawab LE-Hardianto dengan lugas dan tegas. Bahkan, terlihat beberapa kali Laode mengangguk-angguk saat LE-Hardianto menjelaskan komitmen mereka terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Riau.

"Budaya 'belah semangka' saat pencairan dana bantuan sosial dan proyek menjadi salah satu sumber korupsi di Riau," begitu kata Lukman Edy saat menjawab pertanyaan Laode tentang apa saja sumber korupsi di Riau yang terdeteksi oleh LE-Hardianto.

Selain itu, lanjut LE, sumber korupsi lainnya adalah proses perizinan usaha dan investasi yang tidak tersistem dengan baik. "Karena tidak tersistem dengan baik ini maka muncul potensi korupsi," kata LE lagi.

Sedangkan Hardianto memandang sumber korupsi di Riau berasal dari prilaku manusia yang mengelola pemerintahan. "Saya melihat penyebab korupsi ini ada dua, yakni kesempatan dan juga kebutuhan dari pelakunya," kata Hardianto.

Nah, untuk memecahkan problem ini, LE-Hardianto memiliki solusinya. Menurut paslon yang didukung oleh PKB dan Gerindra ini, jalan keluar agar korupsi bisa dicegah dan diberantas adalah dengan menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka berbasiskan teknologi informasi.

"Menjalankan pola pembangunan e-planning dan e-budgetting yang transparan dan tidak setengah-setengah merupakan solusi tepat untuk mencegah korupsi. Sebab dengan pola ini, semua orang bisa mengakses dan mengawasi pembangunan sehingga tak ada lagi yang berani melakukan korupsi," tegas LE.

Selain itu, katanya, proses pelayanan perizinan satu atap satu pintu, juga menjadi solusi atas persoalan masih adanya gratifikasi dalam proses perizinan.

"Kita punya komitmen untuk menerapkan mall perizinan dengan sistem yang terbuka dan komprehensif. Dan kami tidak membuka pintu di rumah gubernur atau kantor gubernur bagi yang mengurus izin. Karena kalau itu dibuka, maka akan terjadi interaksi pengurus izin dengan pengambil kebijakan sehingga membuka peluang korupsi," kata mantan menteri di era SBY ini.

Setelah mendapatkan penjelasan dari LE-Hardianto, Laode pun menanyakan komitmen LE-Hardianto untuk konsisten menjalankan sistem pemerintahan yang transparan. "Jika anda terpilih jadi pemimpin Riau, anda siap 100 persen menjalankan e-planning dan e-budgetting?," tanya La Ode yang kemudian dijawab dengan tegas oleh LE-Hardianto: siap! (rls)