DPRD Riau Sesalkan Perbaikan Jalan Rusak di Riau Minim, Padahal PKB Penyetor PAD Tertinggi

PEKANBARU - Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau tertinggi, namun tampaknya kebijakan Pemprov Riau kurang peduli pada perbaikan jalan lintas yang rusak. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid, Rabu, (2/5/2018).

Menurutnya, jika Pemerintah lebih fokus pada perbaikan dan menambah panjang ruas jalan, sehingga jalan di Riau lebih layak dan baik akan menambah jumlah kendaraan bermotor pada akhirnya. Namun sayang, bahkan saat ini masih ada jalan berstatus milik provinsi yang tidak tersentuh sama sekali.

"Sampai sekarang ini saja masih ada jalan provinsi yang belum tersentuh, padahal PKB kita paling besar setorannya untuk PAD. Kalau jalan ini fokus diperbaiki oleh pemerintah, diperpanjang lagi ruas jalannya, inikan nanti bisa menambah jumlah kendaraan, jadi PAD pun bertambah," ungkapnya.

Abdul Wahid kemudian menuturkan, Pemprov Riau seharusnya mulai mendata jalan - jalan rusak Riau secara akurat dan valid, agar perbaikan dan anggaran dapat dimaksimalkan.

"Poin kita adalah mengejar peningkatan PAD, makanya pemerintah harus memiliki data yang tepat. Kalau sekarang kan masih kurang baik pendataannya, jadi banyak jalan rusak yang tidak tersentuh perbaikan," sebutnya.

Sementara itu, keluhan tentang kerusakan jalan memang banyak disampaikan masyarakat. Dari informasi yang terhimpun GoRiau.com, salah satunya adalah jalan di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, bahkan sejumlah jalan di Pekanbaru juga masih dikeluhkan.

Anggaran yang di alokasikan perbaikan jalan pun hanya mencapai 10 persen, yang menurun dari jumlah tahun sebelumnya. ***