Tak Kunjung Dibayar, Korban Penggusuran Tol Kendal-Semarang Ngadu ke Fadli Zon

JAKARTA - Sejumlah masyarakat warga Kendal Jawa Tengah, Kamis, (3/5/2018), mendatangi Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III Parlemen Senayan.

Pertemuan dengan perwakilan warga terdampak pembangunan Tol Kendal-Semarang itu berlangsung sekitar 60 menit dengan sejumlah aspirasi yang disuarakan warga.

Salah satunya terkait nasib 144 keluarga yang hingga kini masih mengungsi di gedung DPRD Kendal, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan yang digelar satu jam itu, warga juga menyampaikan beberapa pelanggaran yang terjadi selama pembangunan tol dilakukan.

Mereka juga mengaku besaran nilai ganti rugi yang diberikan tak sesuai dengan jumlah kerugian mereka secara keseluruhan.

"Di sini ada ketua DPR Kendal, ada serikat petani Indonesia, para pendamping dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Tol Semarang-Kendal," kata Fadli usai pertemuan di ruang rapat pimpinan DPR, Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5).

"Masih ada masyarakat tertahan, 144 keluarga dan sekarang ada yang mengungsi di kantor DPRD Kabupaten Kendal. Yang menjadi masalah ada tanah-tanah yang bangunan dan ukuran berbeda dengan fakta. Ada tanah usaha bangunan yang tidak terdata dalam ganti rugi, mereka meminta untuk dimasukkan," imbuh dia.

Selain itu, sisa tanah yang berada di sekitaran proyek jalan tol tersebut nilai jualnya juga menurun. Hal itu tentu berdampak buruk pada ekonomi masyarakat sekitar.

"Tanah sisa di jalan tol yang value-nya sudah turun bisa dibebasin, mengakibatkan dampak ekonomi susulan apalagi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri," papar Fadli.

Fadli memastikan keluhan-keluhan tersebut akan ditindaklanjuti pihaknya dengan menyampaikannya langsung ke pemerintah dan sejumlah pihak terkait. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI hingga Badan Pertanahan Nasional.

"Akan kita teruskan apa yang jadi aspirasi pengaduan masyarakat," tutupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari ratusan warga dari delapan desa yang rumahnya tergusur proyek Jalan Tol Batang-Semarang yang beberapa waktu lalu juga berunjuk rasa di Gedung DPRD Kendal, Jawa Tengah.

"Jadi mereka ini datang ke DPR, meminta saya untuk membantu menyampaikan aspirasi dan keinginan warga, agar pemerintah bertindak adil dan mengukur kembali luasan lahan yang terdampak proyek jalan tol. Karena memang selama ini tidak pernah dirembuk dan tidak sesuai harganya," tandas Fadli.

Ratusan korban gusuran jalan tol ini kata dia, merupakan gabungan warga dari delapan desa yang terdampak proyek Tol Semarang-Batang. Yakni, Desa Nolokerto, Magelung, Kertomulyo, Penjalin, Tunggulsari, Rejosari, Sumbersari, dan Ngawensari.

"Tadi juga disampaikan, masyarakat di delapan desa itu kini tidak memiliki tempat tinggal, karena rumah mereka sudah dieksekusi petugas Pengadilan Negeri (PN) Kendal beberapa hari lalu," tukasnya.

Tapi hingga saat ini kata Fadli, ternyata warga belum mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan di PN Kendal. Mereka sengaja tidak mengambil uang ganti rugi lantaran nilai yang diberikan tidak layak dan sangat tidak manusiawi.

"Permasalahannya adalah bukan mereka tidak menerima uang itu, tapi memang mereka masih tidak terima soal ukuran lahan dan harga. Kan aneh ketika tanah misalnya diambil 8 meter yang dibayar cuma 3 Meter. Ini harus diselesaikan," tandasnya.

Apalagi kata Fadli, penghitungan nilai ganti rugi per meter antara warga satu dengan lainnya sangat berbeda. Sehingga, mereka meminta untuk dilakukan pengukuran dan pengitungan ulang ganti rugi.

"Inilah nanti saya akan Surati langsung pihak kementerian terkait yakni KemenPUPR dan BPN serta nanti akan saya sampaikan ke Komisi V dan Komisi II untuk membahas ini. Intinyaa, mereka ini memang tidak menolak adanya program pembangunan jalan tol ini. Tapi, mereka ingin pemerintah adil dalam hal ukuran, perbaikan data, harga yang diberikan juga dengan harga saat ini," pungkasnya.

Untuk diketahui, jalan tol yang mulai dibangun 25 Juli 2016 itu rencananya akan dioperasikan penuh pada 25 September 2018.

Perkembangan pengerjaan proyek sampai saat ini sudah mencapai 92 persen dan diprediksi siap dioperasikan secara fungsional pada musim mudik lebaran tahun ini. ***