DPRD Riau Mengaku, Kondisi Keuangan Daerah Kesulitan Membayarkan THR

PEKANBARU - Jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tinggal menunggu hitungan hari, tetapi DPRD Riau mengaku masih kesulitan untuk mengadakan anggaran daerah dalam membayar THR kepada PNS Pemprov Riau. Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, kesulitan itu dikarenakan rasionalisasi anggaran APBD sebesar Rp1,7 triliun.

"Sekarang  keadaan keuangan Pemerintah daerah (Pemda) sedang tidak mampu dengan adanya rasionalisasi itu, ditambah beban lagi untuk membayar THR PNS yang semakin memberatkan beban keuangan kita. Bingung saya, karena kita juga harus merasionalisasi anggaran Rp1,7 triliun," papar Noviwaldy, Senin, (4/6/2018).

Noviwaldy menjelaskan, pihaknya juga menerima instruksi dari kementrian untuk menunda kegiatan - kegiatan berbelanja modal. Akan tetapi, saran itu sepertinya tidak bisa diterima, karena terkesan meminggirkan kepentingan rakyat banyak demi memberikan THR kepada PNS.

"Kemudian ada instruksi dari kementrian yang saya dengar, meminta kegiatan belanja modal ditunda dulu. Belanja modal itu seperti pembangunan dan belanja konstruksi yang sangat dibutuhkan semua masyarakat daerah. Tidak mungkin ditunda!" tegasnya.

"Bukannya saya tidak sayang sama pegawai, tetapi tidak mungkin APBD itu hanya untuk pwgawai," ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Noviwaldy sangat berharap pemerintah pusat mempertimbangkan untuk mengkaji ulang kebijakan, yang diakui membebani keuangan daerah. Menurutnya, model THR tahun lalu sudah cukup pas untuk diberikan kepada pegawai tanpa harus membebani APBD.

"Semoga sekali pemerintah pusat mau mengkaji ulang. Kalau menurut saya model THR seperti kemarin itu sudah cukup buat kita bersyukur ya, tidak perlu berlipat - lipat seperti ini," ungkapnya.

Namun demikian, sampai saat ini pihak dewan masih berusaha keras untuk dapat memenuhi instruksi pemerintah pusat tersebut agar tidak mengecewakan PNS yang sudah terlanjur mendengar kabar bahagia tersebut. Pengkajian pengadaan dana untuk THR Pemprov dirapatkan kembali oleh anggota badan anggaran (Banggar). ***