DPW PPP Targetkan Perolehan 8 Kursi di DPRD Riau Untuk 2019 dan Kursi di DPR RI

PEKANBARU - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau menargetkan perolehan 8 kursi di DPRD Riau pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Ditambah, merebut kursi di DPR RI, agar PPP memiliki perwakilan di pemerintahan pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPP Riau Husaimi Hamidi, yang juga mengatakan bahwa target tersebut merupakan tugas berat yang akan diperjuangkan seluruh kader PPP.

"Kita memiliki target yang tinggi untuk pemilihan legislatif 2019 mendatang. Masing - masing dapil dari Riau harus mendapatkan kursi, dan sebelumnya kita punya 5 kursi, kita targetkan dapat 8 kursi di DPRD Riau tahun depan," ujarnya.

Untuk meraih cita - cita tersebut, PPP Riau menggelar acara berbuka bersama pada Rabu, (6/6/2018), yang dihadiri DPW PPP Riau Tengku Nazlah dan pengurus lainnya, puluhan Bacaleg dari PPP, seperti Syamsurizal, dan Husaimi Hamidi.

Husaimi berharap, pertemuan - pertemuan menjalin silaturahmi seperti ini bukan yang terakhir kalinya, melainkan akan terus berlangsung untuk memperkuat rasa persatuan sesama kader PPP. Dalam kesempatan itu Husaimi juga menyerukan agar seluruh anggota PPP Riau merapatkan barisan untuk mewujudkan target yang telah dibuat oleh partainya.

"Kita membuat acara buka bersama, sore kemarin, tujuannya untuk menyatukan barisan PPP agar bersama - sama memperjuangkan, apa yang telah kita cita - citakan bersama dalam partai," ucapnya.

Tidak hanya itu, Husaimi juga mengatakan PPP akan satu suara mendukung dan memenangkan paslon nomor urut 3, Firdaus - Rusli Efendi menjadi Gubernur Riau. "Kita juga sudah meminta para Bacaleg agar satu suara dan berkomitmen mendukung calon kita, ini tanggung jawab moral mereka sebagai bagian dari PPP," paparnya.

Sementara itu, DPW PPP Riau, dalam kesempatan berbuka bersama mengatakan bahwa partai, sebelumnya juga akan menilai seperti apa kinerja Bacaleg untuk didukung pada 2019 mendatang. Sedangkan kuota bacaleg sudah nyaris terpenuhi, meskipun perwakilan perempuan yang seharusnya 30 persen belum terpenuhi.

"Sudah 80 persen, tetapi perwakilan perempuannya masih kurang," ujarnya. ***