Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
15 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
Politik
12 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
Hukum
13 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
4
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
DPR RI
12 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
5
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Peristiwa
10 jam yang lalu
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
6
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Kesehatan
9 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Home  /  Berita  /  Riau

Realisasi Pendapatan Daerah Turun Rp29 Miliar, Fraksi Nasdem Plus DPRD Inhil Minta Bupati Perhatikan Kinerja OPD

Realisasi Pendapatan Daerah Turun Rp29 Miliar, Fraksi Nasdem Plus DPRD Inhil Minta Bupati Perhatikan Kinerja OPD
Muhaimin
Sabtu, 28 Juli 2018 13:49 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN - Fraksi Nasdem Plus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau meminta Bupati untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pernyataan tersebut menyusul dengan turunnya realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2017 sebesar Rp29 miliar.

"Penurunan pendapatan daerah turun sebesar Rp29 miliar lebih atau sekitar 1,64 persen dibanding dengan realisasi pendapatan Daerah di tahun 2016," jelas Muhaimin, juru bicara Fraksi Nasdem Plus DPRD Inhil.

Penurunan Pendapatan Derah ini, dikatakan Muhaimin harus menjadi catatan penting bagi Kepala Daerah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan Kinerja SKPD terkait. 

Seperti rendahnya realisasi penarikan Pajak dan Retribusi daerah, dikatakannya menampakkan bahwa kinerja penertiban dan pengawasan terhadap penarikan Pajak dan retribusi masih lemah meski dalam pelaksanaan penarikan Pajak dan retribusi bersifat mengikat.

"Fraksi kami menilai rendahnya kualitas sistem pengendalian intern Pemkab Inhil dalam sektor penerimaan PAD sehingga memunculkan potensi tidak dapat diperolehnya PAD secara maksimal, Rendahnya daya inovasi dan kreativitas dari OPD dalam menggali dan merealisasikan target PAD, Rendahnya pengawasan di lapangan, sehingga menyebabkan potensi-potensi PAD tidak dapat digali secara maksimal," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, Said Syarifuddin mengaku sependapat dengan saran Fraksi Nasdem Plus bahwa untuk mencapai peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah harus lebih meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap penarikan pajak. 

"Kedepannya kami akan berupaya melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas untuk menggali dan merealisasikan target dan potensi pad secara maksimal," tukas Said Syarifuddin. (adv)


wwwwww