Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
Umum
20 jam yang lalu
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
2
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
18 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
3
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
Umum
20 jam yang lalu
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
4
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
5
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
19 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
6
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
18 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pengadilan Tinggi Palangkaraya Vonis Jokowi Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Karhutla Kalbar

Pengadilan Tinggi Palangkaraya Vonis Jokowi Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Karhutla Kalbar
Rabu, 22 Agustus 2018 21:12 WIB
JAKARTA - Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya memvonis Presiden Joko Widodo dkk melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Alhasil, Jokowi dkk dihukum untuk segera membuat PP Kebakaran Hutan.Kasus bermula saat sekelompok masyarakat menggugat negara. Penggugat itu adalah:

1.Arie Rompas

2.Kartika Sari

3.Fatkhurrohman

4.Afandi

5.Herlina

6.Nordin

7.Mariaty.

Mereka bertujuh menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia

2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

3.Menteri Pertanian Republik Indonesia

4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia

6.Gubernur Kalimantan Tengah

7.Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Gugatan itu terdaftar di PN Palangkaraya dengan nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk. Ketujuh nama di atas menilai Jokowi dkk selaku penanggung jawab telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah.

Sehingga, warga butuh kepastian bila tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pada 22 Maret 2017, gugatan mereka dikabulkan. PN Palangkarya memutuskan:

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan banding. Apa kata PT Palangkaraya?"Mengadili, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017," demikian lansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (22/8/2018).

Putusan itu diketok oleh Setyaningsih Wijaya dengan anggota Bambang Kustopo dan Pudji Tri Rahadi. "Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150 ribu," putus majelis banding.

Lalu apakah Jokowi dkk melaksanakan perintah pengadilan itu? Ternyata Jokowi dkk memilih melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Kini kasasi itu masih diperiksa di MA.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:detik.com
Kategori:Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Hukum, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww