Kendaraan Bertonase Besar 'Mondar-mandir' di Kota Pangkalan Kerinci, Pemda: Akan Ditindaklanjuti

PANGKALANKERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan segera melakukan rapat koordinasi terkait banyaknya kendaraan bertonase besar mondar mandir di Kota Pangkalan Kerinci.

Rapat koordinasi akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Memang benar, apa yang disampaikan oleh dewan tadi. Jalan yang dilewati oleh truk bertonase besar tak sesuai kelasnya," kata Bupati Pelalawan, HM Harris, Rabu (29/8/2018).

Menindaklanjut hal itu, Pemkab Pelalawan akan menggelar rapat kordinasi dengan melibatkan tiga instansi terkait. "Akan ada pertemuan khusus membahas masalah jalan, tindak lanjuti soal ini," ucap Harris.

Ia menekankan, perlunya menjaga jalan agar tidak rusak. Mengingat tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan jalan.

"Anggaran perbaikan jalan kita tak ada lagi. Jadi OPD terkait harus ikut memelihara dan menjaga jalan, kalau bukan kita siapa lagi," ujarnya.

Diberitakan GoRiau sebelumnya, saat ini terlalu banyak kendaraan bertonase besar mondar mandir di Kota Pangkalan Kerinci sehingga merusak jalan dan mengganggu aktifitas warga, karena itu portal di Km 55 harus diaktifkan kembali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menuding Dinas Perhubungan (Dishub) gagal menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga angkutan kendaraan yang melebihi tonase begitu merajalela.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Pelalawan, Baharudin, menilai saat ini Dishub Pelalawan telah gagal melakukan tugasnya. "Selama ini Dishub tutup mata dengan tugasnya, khusunya di kota Pangkalan Kerinci," ujarnya.

Diungkapkan Baharudin, ia telah melakukan pembuktian di lapangan, terkait pengawasan terhadap kendaraan bertonasi tinggi yang melintas dalam kota.

"Kita lihat, portal di KM 5 dan KM 55 sekarang dibuka sehingga kendaraan bertonasi dengan mudah masuk dalam kota. Dishub tidak melarang kendaraan berat masuk ke dalam kota," tandasnya.

Dengan kondisi itu, kata Baharudin, akan membuat jalan kota hancur. Sangar mustahil ke depan untuk dilakukan perbaikan dengan kemampuan keuangan daerah sekarang.

"Kami minta portal KM 55 difungsikan kembali dan Dishun juga melakukan penertiban. Jangan sampai kejadia kemarin terulang, disaat ada upacara truk trailer lewat tanpa ada larangan," tutupnya. ***