Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
Umum
24 jam yang lalu
Pungki Handoyo Ambil Kendali Imigrasi Tangerang
2
Menanti Hoegeng di Era Modern: Oase Kapolri Suyudi
Nasional
24 jam yang lalu
Menanti Hoegeng di Era Modern: Oase Kapolri Suyudi
3
Paulo Ricardo Bicara Kedewasaan Garudayaksa FC
Sepakbola
24 jam yang lalu
Paulo Ricardo Bicara Kedewasaan Garudayaksa FC
4
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
9 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
5
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
3 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Home  /  Berita  /  Riau

Ditargetkan Rp81,1 Miliar, PAD Kepulauan Meranti Sudah Capai 52,77 Persen

Ditargetkan Rp81,1 Miliar, PAD Kepulauan Meranti Sudah Capai 52,77 Persen
Kamis, 13 September 2018 23:21 WIB
Penulis: Safrizal
SELATPANJANG - Tahun ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp81.160.000.000. Hingga September 2018, capaiannya telah berada di angka Rp42.825.002.197.15 atau 52,77 persen.

Angka itu ditargetkan dari 4 sektor diantaranya Pajak Daerah Rp12.910.000.000, retribusi daerah Rp3.275.000.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp22.000.000.000, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42.975.000.000.

"Sisa target Rp38,3 persen," kata Ery Suhairi, Kepala BPPRD Kepulauan Meranti.

Kata Ery Suhairi lagi, untuk di sektor pajak saja, ada 10 item yang digenjot dari. Diantaranya hotel, restoran, reklame, Penerang jalan PLN, Penerang jalan non PLN, air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan batuan dan logam, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta BPHTB.

"Target Rp12,9 miliar. Sudah 65 persen," kata Ery Suhairi, Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, saat acara sosialisasi pajak dan retribusi daerah bagi wajib pajak dan wajib retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekda Yulian Norwis berpesan bahwa saat ini daerah tak bisa lagi berharap penuh dari pemerintah pusat. Yulian Norwis meminta dinas terkait untuk memaksimalkan pendapatan lain yang bisa digarap sesuai perundang-undangan.

"DBH tiap tahun berkurang. Kedepan sektor pajak yang telah ditetapkan harus diterapkan. Mengingat kita butuh sumber dana sangat besar untuk pembangunan," pesan Yulian Norwis. ***

Kategori:Voli, Riau
wwwwww