Blusukan di Dua Kabupaten di Riau, Ini Suara Masyarakat yang Masih Terabaikan..

PEKANBARU - Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) melakukan blusukan sekaligus sosialisasi program reforma agraria di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Aksi lapangan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi program Nawacita khususnya menyangkut penyelesaian masalah agraria atau pertanahan yang dinilai RJCI informasinya minim diperoleh oleh masyarakat umum.

"Kami mendorong agar sosialisasi dan diseminasi informasi seputar program reforma agraria ini bisa massif dilakukan. Kita tahu, pemerintahan Jokowi saat ini memberikan perhatian serius soal agraria. Kami minta lembaga dan badan pemerintah terkait juga intensif menyosialisasikannya, turun ke bawah agar rakyat tahu dan paham. Informasinya harus disebarluaskan, jangan dipendam di kantor saja," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) Raya Desmawanto, MSi di sela-sela sosialiasi reforma agraria di Desa Kesuma, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Riau, Kamis (4/10/2018).

Raya menegaskan, kebijakan reforma agraria yang dilakukan pemerintah Jokowi penting agar ada pengakuan dan legalitas atau status hukum yang jelas tentang lahan atau tanah pemukiman masyarakat, maupun lahan perkebunan.

"Negara akan hadir untuk menyelesaikan problem agraria. Kita tahu, masalah agraria ini begitu pelik dan rumitm. Kita butuh aparat pemerintah yang sungguh-sungguh, kredibel dan berintegritas untuk dapat menyelesaikannya secara bertahap," tegas Raya.

Ada pengakuan sekaligus harapan yang unik disampaikan oleh masyarakat saat acara sosialisasi reforma agraria tersebut. Pardi, warga Desa Kesuma, Pelalawan menyatakan kampungnya tersebut memenangkan Jokowi-JK secara mutlak pada pilpres 2014 lalu. Dari 3.200 orang yang menggunakan hak pilihnya, sebanyak sekitar 2.700 orang memilih Jokowi-JK.

"Pilpres 2014 lalu, Pak Jokowi menang mutlak di sini. Sebenarnya, kami berharap di era Pak Jokowi masalah status tanah kampung kami ini bisa selesai dan makin jelas. Tapi, sampai empat tahun ini dan mau pilpres lagi, masalah tanah kampung kami ini belum juga ada kejelasan. Semoga diperhatikan dan bisa diselesaikan Pak Jokowi-lah," kata Pardi.

Di Desa Bukit Kerikil, Bengkalis pengakuan warga pun hampir sama. Pada pilpres empat tahun lalu, Jokowi-JK menang secara mutlak di kampung tersebut.

"Kami suka dengan Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi menang besar ini sini. Tapi tolonglah masalah status tanah dan kampung kami ini diperjelas. Kok sudah hampir 23 tahun sejak 1995, status tanah desa ini gak jelas-jelas juga. Masalahnya begitu-begitu saja," kata Roso, warga Desa Bukit Kerikil. Desa Bukit Kerikil mengalami persoalan agraria antara masyarakat dengan perusahaan hutan tanaman industri (HTI).

Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) Raya Desmawanto, MSi  menegaskan, RJCI sejak tahun lalu telah membentuk organ khusus untuk menjalankan tugas pelayanan advokasi dan pendampingan publik di sektor agraria. Organ tersebut yakni Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (Permadas).

"Masalah agraria di Riau amat pelik. Perlu cara dan tindakan luar biasa untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya, momentum reforma agraria ini harus dilakukan percepatan yang konkret dan solutif," tegas Raya.

Menyangkut soal  status legalitas tanah di Desa Kesuma, Pelalawan dan Desa Bukit Kerikil,  Bengkalis,  RJCI melalui Permadas akan mendampingi warga desa dan aparatur desa untuk menyalurkan aspirasi yang sudah belasan tahun tanpa solusi.

"Kami akan dampingi dan sampaikan harapan warga ini ke otoritas terkait. Harapannya, ada respon dan penyelesaian yang konkret. Jangan dicuekin,  kasihan masyarakat kalau kondisinya seperti ini terus," jelas Raya.

Terkait masalah di Desa Kesuma, Pelalawan, menurutnya masyarakat yang mengelola kawasan itu tak bisa dipersalahkan sendiri dan dijadikan kambing hitam. Isu yang berhembus bahwa masyarakat menggarap Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) harus didudukkan secara adil.

"Jika itu kawasan TNTN, jadi mengapa sejak belasan tahun lalu hingga kini dibiarkan ketika ada warga yang menggarapnya.  Mengapa pembiaran demi pembiaran terus berlanjut di depan mata, siapa saja yang bermain di sini? Jangan masyarakat sendiri yang dipersalahkan, tapi instropeksi otoritas terkait sejak belasan tahun lalu tidak dilakukan pengamanan secara serius dan baik. Ketika perambahan sudah massif,  jangan pula seakan-akan ada yang mau jadi pahlawan kesiangan. Bongkar siapa saja yang menggarap TNTN itu sehingga sekarang jadi kebun sawit," tegas Raya.

Ia juga menyayangkan tidak adanya tapal batas yang jelas,  sistem pengamanan dan kontrol area yang jelas di kawasan TNTN. 

''Isu TNTN ini sudah mendunia. Isunya seksi sehingga eksotik untuk diperdagangkan dan mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Tapi, wacana besar soal TNTN hanyalah utopia belaka,  tanpa hasil konkret. Rakyat butuh jawaban," tegas Raya. 

Ia mengusulkan, status perkampungan masyarakat haruslah mendapat perhatian yang konkret dalam waktu dekat. Sementara,  menyangkut kebun-kebun kelapa sawit diduga berada di TNTN,  menurutnya penyelesaian pasti akan lama dan berbelit-belit. 

"Kita mengusulkan agar status lahan di perkampungan yang sudah ada pemukiman padat penduduk dalam jangka waktu lama, sarana publik dan pusat aktivitas ekonomi, lebih dulu mendapat perhatian dan penyelesaian yang konkret," pungkas Raya. (rls)