Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
22 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
2
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
KOI
22 jam yang lalu
NOC Indonesia Jadikan YOG Dakar 2026 Panggung Diplomasi Peluang Tuan Rumah Kualifikasi Olimpiade LA 2028
3
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
Hukum
8 jam yang lalu
Pemuda LIRA Desak Polri Terapkan Pasal Hukuman Mati Penyadap Presiden
4
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
9 jam yang lalu
BMKG Ramalkan Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini
5
KONI Pusat Ajak Kementerian/Lembaga Bersinergi Sukseskan PON Pantai 2026
KONI
21 jam yang lalu
KONI Pusat Ajak Kementerian/Lembaga Bersinergi Sukseskan PON Pantai 2026
6
Motivasi Tinggi PSIM Yogyakarta Jamu Dewa United FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Motivasi Tinggi PSIM Yogyakarta Jamu Dewa United FC
Home  /  Berita  /  Badminton

Alat Kir Tidak Layak, Pengujian Kendaraan di Inhu Dihentikan, DPRD Minta Dishub Ajukan Anggaran Pembelian Perangkat

Alat Kir Tidak Layak, Pengujian Kendaraan di Inhu Dihentikan, DPRD Minta Dishub Ajukan Anggaran Pembelian Perangkat
Anggota Komisi III DPRD Inhu, Manahara Napitupulu SH
Selasa, 09 Oktober 2018 21:26 WIB
Penulis: Jefri Hadi
RENGAT - Penghentian pelayanan uji berkala (Kir) kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menuai sorotan dari DPRD setempat.

Mereka menilai, penutupan pelayanan uji berkala tersebut, adalah bentuk dari ketidakmampuan pihak Dishub Inhu dalam memenuhi standar yang telah ditentukan.

Penegasan itu dilontarkan langsung oleh Anggota DPRD Inhu, Manahara Napitupulu SH, kepada GoRiau.com, Selasa (9/10/2018).

Dikatakan Manahara, tidak hanya berimbas pada penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor uji kendaraan, penghentian KIR tersebut juga memberikan dampak negatif pada masyarakat.

"Jika pelaksanaan KIR tersebut dialihkan ke daerah lain, tentu akan mempersulit masyarakat dan akan mengganggu regulasi perekonomian mereka," ujarnya.

Dengan demikian, Manahara yang juga Anggota Komisi III DPRD Inhu itu, meminta agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, dapat mengajukan angaran pengadaan alat uji atau KIR tersebut.

"Kita minta OPD terkait dalam hal ini Dishub Inhu, dapat mengajukan anggaran pengadaan alat uji atau KIR tersebut. Sehingga pengujian di Inhu bisa kembali berjalan," tegasnya.

Masih kata politisi Demokrat itu, pengadaan alat uji atau Kir itu merupakan salah satu kebutuhan publik yang sangat besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Mari kita kencangkan ikat pinggang, asalkan kebutuhan prioritas publik ini dapat dipenihi. Apa lagi, dua alat KIR kabupaten tetangga seperti Kuansing dan Inhil, juga tidak lulus uji standarisasi dari Dirjen Perhubungan Darat," terang Manahara.

Sebagai mana diketahui, penutupan pelayanan pengujian kendaraan kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Dishub Inhu itu terjadi pada, Agustus 2018 lalu.

Dimana, penutupan tersebut dilakukan setelah adanya tim Akreditasi dari Kemenhub yang menilai alat uji berkala milik Dishub Inhu sudah tidak kata atau tidak sesuai standar.***

Kategori:Voli, Riau, Badminton
wwwwww