Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
22 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
2
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
21 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
3
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
12 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
4
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
21 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
5
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
21 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
6
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
10 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Home  /  Berita  /  Badminton

Bantuan Korban Gempa Lombok Belum Cair, Fahri: Pemerintah Ini Kurang Ajar Betul

Bantuan Korban Gempa Lombok Belum Cair, Fahri: Pemerintah Ini Kurang Ajar Betul
Rabu, 10 Oktober 2018 18:24 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah agar segera mencairkan dana kepada para korban bencana di pulau Lombok dan Sumbawa Barat.

Menurut Fahri, berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa NTB hingga saat ini, dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan.

"Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya 'Siap' dan 'Akan' dicairkan. tapi sampai saat ini belum direalisasikan," tutur Fahri di ruang kerjanya, Senayan, Rabu, (10/10/2018).

Kata Politisi PKS itu, dalam birokrasi normal pun, pencarian proyek lambat. Apalagi menerapkan birokrasi normal di daerah bencana. 

Bahkan, beber Fahri, korban bisa mendapat dana itu tersebut, pencairan dari pemerintah itupun mesti melawati proses yang sangat rumit. Pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah dan buku rekening.

Setelah itu, lanjut dia, bagi-bagi buku rekening. sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai.

"Bayangkan rakyat itu tunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah," tandasnya.

Fahri menjelaskan, Birokrasi yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol. "Tahapan terakhir yang kita pantau baru sebatas penyiapan dokumen," imbuhnya.

Selain itu, Alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan dananya akan cair ke rekening.

Fahri menuturkan, Alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (data dari rumah rusak terlapor) atau 99.620 rumah rusak dari data yang terverifikasi, masih belum jelas. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.

"Pemerintah ini kurang ajar betul. Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka," tandas Fahri Hamzah.***

wwwwww