Jika Ingin Selamat dan Eksis, Pemprov Riau Jangan Andalkan Dana Perimbangan

PEKANBARU - Disaat krisis keuangan melanda negeri ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tidak bergantung dan mengandalkan dana perimbangan lagi. Melainkan harus mencari sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sumber lainnya jika ingin selamat dan eksis dalam pembangunan.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Reydonnyzar Moenek dalam Majelis Bincang Riau di Gedung Daerah Provinsi Riau, Sabtu (27/10/2018).

Menurutnya, daerah tidak bisa lagi mengandalkan transfer dana perimbangan. Berdasarkan data, kata pria yang akrab disapa Doni ini, hampir 42 persen daerah masih mengandalkan dana itu. Kemudian 58 persen pembangunan daerah masih menggunakan PAD.

Kondisinya, semakin tinggi pendapatan negara, maka akan semakin tinggi pula dana transfer ke daerah. Begitu berada pada situasi perekonomian yang tidak baik, maka dana bagi hasil akan banyak mengalami tunda bayar.

"Alhamdulillah untuk PKB dan BBNKB meningkat. Tapi Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana perimbangan tidak bisa diandalkan, karena bagi hasil migas dan seterusnya itu tergantung dengan pendapatan negara," ungkapnya.

Maka melihat dari persoalan itu, Doni pun sangat mengapresi kegiatan Majelis Bincang Riau yang mengangkat tema "Mengungkapkan Asa Daerah, Menggugah Kearifan dan Keberpihakan Pusat" ini. Menurutnya, masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini dapat menyampaikan aspirasi dan terlibat membangun Riau kedepan, pasca terpilihnya Gubernur Riau yang baru.

"Dalam perintah Undang-Undang 23 Tahun 2014, enam bulan setelah gubernur terpilih harus menetapkan RPJMD, sehingga ada target yang akan dicapai gubernur terpilih selama lima tahun kedepan. Dengan pendapatan yang ada, kemana anggaran itu akan dibelanjakan. Melalui diskusi ini bisa dibahas," kata Doni.

Karena itu, dia menganggap pertemuan tersebut sangat positif. Karena ini bentuk yang tak terpisahkan dari kepedulian masyarakat. Artinya dari forum ini bisa diperkuat RPJMD Riau pasca terpilihnya Gubernur Riau.

"Jadi mau kemana Riau kedepan ditentukan mengacu terhadap RPJMD itu. Karena itu perintah sesuai visi misi gubernur terpilih," tandasnya. ***