Mahyudin: Jangan Gara-gara Pilihan Politik Kita Bermusuhan

BERAU - Perbedaan pilihan politik diharapkan oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin tidak membuat masyarakat saling bermusuhan. Hal demikian disampaikan saat dirinya melakukan Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan warga Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambiliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, 27 Oktober 2018.

Menurut pria asal Kalimantan Timur itu, dalam Pemilu sebenarnya sangat sederhana, kalau tidak suka dengan pemimpin sekarang, jangan pilih namun kalau suka silahkan pilih kembali. "Semua itu dilakukan di TPS", ujarnya.

Permusuhan dan perpecahan akibat beda pilihan, menurut Mahyudin merupakan salah satu tantangan kebangsaan. Untuk itulah MPR melakukan sosialisasi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di lapangan bulutangkis itu, lebih lanjut Mahyudin mengatakan, sebagai bangsa yang berbeda-beda, beragam dalam suku, agama, dan bahasa, kita tak boleh menyerang, menghina, dan melecehkan pihak lain. "Perbedaan ini sering dibawa-bawa ke politik," ungkapnya. 

Pemahaman yang sempit dalam perbedaan disebut oleh Mahyudin salah satunya diakibatkan oleh pemahaman yang lemah terhadap agama. Pemahaman agama yang lemah bisa memunculkan sikap radikalisme hingga akhirnya bisa menciptakan terorisme. Menghadapi yang demikian diharap masyarakat belajar agama pada ulama yang mengedepankan kemaslahatan ummat. Dicontohkan, jika kita berjihad lebih utamakan jihad harta. "Bila ada tetanggamu tak punya beras, beri dia beras," tuturnya.

Meski Mahyudin menyebut lemahnya pemahaman agama merupakan salah satu tantangan kebangsaan namun sesungguhnya bangsa ini dikatakan memberi ruang yang luas pada perkembangan agama. Di Indonesia ada 6 agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Konghucu.

"Penganutnya dilindungi oleh konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing," ungkapnya.

Mahyudin mengatakan, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah berjalan dengan baik di masyarakat meski demikian dirinya mengakui Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diakui belum maksimal.

Dicontohkan masyarakat terutama di luar Jawa banyak yang belum bisa menikmati listrik, jalan yang bagus, sarana kesehatan dan pendidikan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan yang luar biasa sehingga bisa menghasilkan ketidakpuasan daerah. Pengabaian kepentingan daerah dikatakan bisa memunculkan separatisme. Gerakan separatis pada masa Orde Lama dan Orde Baru karena ketidakpuasan daerah pada pusat.

Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan masalah ini. "Bila subsidi BBM dicabut maka subsidi yang ada harus dialihkan untuk kepentingan rakyat lainnya," tuturnya.

Agar kondisi bangsa sesuai dengan yang diinginkan, ditegaskan kita harus memilih pemimpin yang berintegritas. Diungkapkan beberapa tahun terakhir bahkan hingga beberapa hari yang lalu, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Ini bisa terjadi karena sistem politik yang ada mengandalkan dan mengedepankan money politic.

"Sekarang tidak hanya serangan fajar namun serangan siang, sore, dan malam," ungkapnya.

Cara yang demikian disebut cara-cara yang tak berintegritas. "Bila dia nanti dia terpilih maka orangnya tak antisuap karena ia sudah menyuap", paparnya. Hal demikianlah diakui menyebabkan banyak kepala daerah ditangkap KPK.

Agar tak terulang, saat Pemilu Mahyudin mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas. "Jangan pilih pemimpin karena isi tas," tegasnya.

Ditambahkan untuk menciptakan kondisi pemberantasan korupsi yang lebih ideal, diharapkan penegakan hukum yang optimal.

"Penegakan hukum yang tak optimal merupakan salah satu tantangan Empat Pilar," ungkapnya.

Diakuinya hukum yang ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mahyudin menegaskan aparat hukum harus memiliki integritas agar hukum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.***