Tak Lolos Administrasi CPNS, Puluhan Guru Honorer Demo di Kantor DPRD

PADANG - Puluhan guru honorer di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Padang, Jumat (2/11/2018). Mereka mendesak agar DPRD Kota Padang menfasilitasinya untuk dapat mengikuti seleksi CPNS 2018.

Pasalnya, mereka tidak lulus seleksi administrasi pendaftaran CPNS. Salah seorang perwakilan aksi tersebut, Tomi Kusmiran mengatakan, dari 8 ribu lebih peserta CPNS Kota Padang, terdapat sebanyak 3.756 orang peserta yang tidak lulus verifikasi administrasi.

Padahal, Tomi mengklaim, untuk kelengkapan administrasi peserta mayoritas telah memenuhinya. "Semua peserta melengkapi berkas yang diminta. Tapi tidak lolos verifikasi administrasi karena legalisir KTP, KK serta akreditasi jurusan. Bahkan ada yang janggal, kami dari pendidikan malah diminta surat tanda registrasi (STR) yang semestinya untuk kesehatan," katanya seperti dikutip dari JawaPos.com.

Tomi melanjutkan, semua guru honorer yang hadir hari ini, sebagian besar telah berusia 34 tahun. Sesuai aturan, mereka tidak diperbolehkan lagi mengikuti seleksi CPNS tahun selanjutnya.

"Kalau pun tak lulus CAT nanti, kami pasti akan terima. Tapi, Pemko Padang seperti tidak memihak kepada kami," katanya.

"Kami berharap dan meminta anggota DPRD Kota Padang sebagai wakil rakyat untuk memfasilitasi hak-hak kami agar bisa ikut tes CPNS," sambungnya.

Terkait tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan, DPRD Kota Padang sebelumnya telah membicarakan hal ini dengan Ombudsman Perwakilan Sumbar bersama Pemerintah Kota Padang.

"Ini kali yang ke dua perwakilan datang ke kantor DPRD. Perlu diketahui, DPRD bersama Ombudsman telah mengajak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bersama-sama menyampaikan persoalan ini ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," ujar Wahyu Iramana Putra.

Menurut Wahyu, dari laporan masuk, dalam kelulusan administrasi CPNS tahun ini, memang ditemukan beberapa kejanggalan. Bahkan, 45 persen peserta CPNS dinyatakan tidak lulus dalam verifikasi.

"Kembali dari Jakarta kami sudah sampaikan ke BKD kota Padang. Dimana, BKD tidak perlu terlalu ketat kalau persoalan administrasi. Sebab, di pusat pun ada beberapa kelonggaran untuk peserta," katanya.

Wahyu menyebutkan, pihaknya akan memperjuangkan hal itu. Bahkan, DPRD mengaku telah meyurati Wali Kota Padang agar proaktif menyelesaikan tuntutan masyarakat.(jpc)