Yusril Jadi Tim Penasihat Hukum Petahana, Ini Tanggapan Fahri Hamzah

Yusril Jadi Tim Penasihat Hukum Petahana, Ini Tanggapan Fahri Hamzah
Jum'at, 09 November 2018 17:57 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghargai keputusan calon presiden (capres) petahana Joko Widodo atau Jokowi menunjuk advokat kondang, Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum, merupakan ikhtiar petahana untuk tidak lagi nampak anti Islam atau mengidap Islamophobia, termasuk ketika menunjuk Ketua MUI Ma;ruf Amin sebagai calon wapres pendampingnya di Pilpres 2019.

"Apapun itu (keputusan petahana menunjuk Yusril Ihza Mahendra) perlu dihargai, tapi apakah serius," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan, Jumat (8/11/2018).

Selain adalah hak setiap orang untuk memilih, dirinya juga menyebut bahwa Ketum MUI dan Ketum PBB yang merupakan politisi Islam itu, juga punya peran simbolik. Peran simbolik ini di satu sisi seperti penting bagi petahana, tapi peran simbolik itu harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.

"Ini memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingan kita adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan 2 langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total. Jika bukan koreksi total sayang sekali," kata politisi dari PKS itu.

Dua langkah besar yang dimaksud Fahri yakni pemerintah dalam menangani pembakaran bendera Tauhid, dan penanganan Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi. Untuk dua hal ini, dirinya sangat menyayangkan bahwa pemerintah  tidak punya penasihat yang baik selama ini.

"Nah sekarang, coba tanya penasihat Hukum yang baru (maksudnya Yusril Ihza Mahendra), saya yakin beliau akan koreksi sikap pemerintah. Sikap Prof. YIM selama ini dalam pengertian saya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itukah sebabnya beliau menjadi lawyer HTI, dan lain-lain?" katanya lagi.

Menurut penilaian Fahri, kemampuan Yusril Ihza Mahendra selama ini yang tidak saja sering menang di pengadilan umum, bahkan di peradilan Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang beliau akan diuji, apakah beliau 'direkrut' untuk kepentingan simbolik petahana atau kepentingan yang nyata? Kita lihat adanya apakah beliau 'dipakai' atau 'dipajang', " ujarnya.

Semua akan segera nampak, sehingga semuanya akan tahu bahwa petahana akan sekedar mengulur waktu atau memang mau menyelesaikan masalah dengan 'umat Islam' yang belum selesai, demikian  Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengakhiri pernyataannya.***

wwwwww