Ketua DPR: Laju Kenaikan Harga Beras Medium Harus Segera Dihentikan

JAKARTA - Laju kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan agar masyarakat kelas menengah bawah tidak dirugikan. Sebagai regulator, tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan volume beras medium sesuai permintaan pasar.

Memasuki pekan kedua November 2018, terjadi kenaikan harga beras medium akibat turunnya volume pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Tidak membantah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membenarkan kenaikan harga beras medium disebabkan anomali penggilingan beras medium menjadi premium.

Karena anomali itu, terjadi kelangkaan beras medium di pasar. Bahkan Para pedagang beras juga mengkonfirmasi bahwa persentase terbesar dari stok di pasar saat ini adalah beras premium yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah atas.

Akibatanya, pada beberapa pasar tradisional, dilaporkan bahwa harga beras medium sudah mencapai Rp 11.000 per kilogram. Padahal, per September 2018, harga beras medium masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram.

Kelangkaan dan kenaikan harga beras medium itulah yang harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius, karena 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah adalah beras medium. Ketersediaannya harus segera dicukupi dan kenaikan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah-bawah tidak dirugikan.

Untuk mengoreksi situasi pasar beras seperti itu, DPR berharap pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton.

Mendekati akhir tahun 2018, pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi Beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.

Bagaimana pun, di tahun politik 2019 mendatang, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah.

Faktor ini patut digarisbawahi oleh tim ekonomi di Kabinet Kerja, mengingat kekuatan oposisi sejak beberapa bulan belakangan ini konsisten menyoal harga kebutuhan pokok, serta mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok.***